ANALISIS
Perlu Tunda Beli Sukhoi Demi Benahi Neraca Trasaksi Berjalan
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Rabu, 15 Agu 2018 13:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketar ketir. Pemantiknya, kondisi neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) saat ini tengah sakit.
Pada kuartal II kemarin neraca tersebut mengalami defisit US$8 miliar atau setara dengan 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), melonjak dibanding kuartal I 2018 yang masih US$5,7 miliar atau 2,2 persen dari PDB.
Defisit tersebut merupakan yang terparah sejak kuartal II 2014. Saat itu, defisit melebar sampai dengan 4,3 persen dari PDB. Jokowi tidak ingin penyakit tersebut terus dibiarkan.
Ia ingin defisit neraca transaksi berjalan segera diatasi. Pasalnya, defisit telah mengganggu pasokan dolar dan kestabilan nilai tukar rupiah.
Oleh karena itulah, ia memerintahkan menterinya segera bertindak. Salah satu perintah yang ia keluarkan, yakni pertama, segera batasi dan kendalikan impor barang konsumsi dan tak penting.
Untuk pengendalian impor tersebut, ia telah memerintahkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan melakukan substitusi atas 500 jenis barang konsumsi impor.
Kedua, Jokowi juga memerintahkan PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) untuk segera menghentikan impor barang modal mereka dalam waktu enam bulan ke depan.
Dan ketiga, Jokowi juga memerintahkan menterinya untuk segera melaksanakan kebijakan pencampuran biodiesel sebanyak 20 persen pada BBM jenis solar agar impor biaya impor minyak sebesar US$21 juta per hari bisa ditekan.
"Saya tekankan negara ini butuh dolar, karena itu saya minta seluruh kementerian dan lembaga tidak ada yang main-main dalam menghadapi ini. Saya tidak mau lagi bolak-balik rapat tapi pelaksanaan dan implementasi tidak berjalan dengan baik," tegas Jokowi beberapa waktu lalu.
Pada kuartal II kemarin neraca tersebut mengalami defisit US$8 miliar atau setara dengan 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), melonjak dibanding kuartal I 2018 yang masih US$5,7 miliar atau 2,2 persen dari PDB.
Defisit tersebut merupakan yang terparah sejak kuartal II 2014. Saat itu, defisit melebar sampai dengan 4,3 persen dari PDB. Jokowi tidak ingin penyakit tersebut terus dibiarkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itulah, ia memerintahkan menterinya segera bertindak. Salah satu perintah yang ia keluarkan, yakni pertama, segera batasi dan kendalikan impor barang konsumsi dan tak penting.
Kedua, Jokowi juga memerintahkan PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) untuk segera menghentikan impor barang modal mereka dalam waktu enam bulan ke depan.
Dan ketiga, Jokowi juga memerintahkan menterinya untuk segera melaksanakan kebijakan pencampuran biodiesel sebanyak 20 persen pada BBM jenis solar agar impor biaya impor minyak sebesar US$21 juta per hari bisa ditekan.
"Saya tekankan negara ini butuh dolar, karena itu saya minta seluruh kementerian dan lembaga tidak ada yang main-main dalam menghadapi ini. Saya tidak mau lagi bolak-balik rapat tapi pelaksanaan dan implementasi tidak berjalan dengan baik," tegas Jokowi beberapa waktu lalu.
Ekonom senior dari Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan tekad Jokowi tersebut patut disambut baik.
Pembatasan impor merupakan jalan pintas paling jitu dalam mengatasi defisit transaksi berjalan. Khususnya, bila pembatasan impor dilakukan pada belanja modal yang nilainya cukup besar.
Namun, ia minta pembatasan impor tak hanya dilakukan pada belanja modal dan konsumsi. Ia minta pengendalian impor juga dilakukan pada pembelian alat pertahanan.
Salah satu yang ia sarankan, menunda pembelian Pesawat Sukhoi yang nilainya mencapai US$1,14 miliar.
Memang pembatasan tersebut bisa memberikan dilema. Untuk barang modal, pembatasan impor bisa berdampak pada penundaan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.
Sementara itu, untuk alat pertahanan bisa mengganggu pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (MEF).
Tetapi, langkah tersebut perlu dilakukan. Pembatasan impor lebih mudah ketimbang memperbaiki neraca jasa. Apalagi, selama ini Indonesia masih banyak tergantung pada jasa perusahaan asing.
"Memang betul bahwa seleksi impor harus dilakukan, apalagi bagi proyek yang boros impor. Ini memang langkah yang paling cepat," jelas Piter.
Piter mengatakan agar langkah tersebut sukses, ia minta pemerintah memastikan betul semua kebijakan yang telah mereka keluarkan bisa berjalan baik.
Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut tak hanya akan mampu mengatasi permasalahan defisit neraca transaksi berjalan, tapi juga mendorong kepercayaan diri investor untuk membawa modalnya kembali ke Indonesia.
"Kepercayaan diri investor akan muncul ketika kebijakan pemerintah jalan, maka itu yang harus dipastikan," katanya.
Ekonom PT Bank Maybank Indonesia Tbk Myrdal Gunarto mengatakan bahwa butuh waktu untuk mengetahui efektifitas kebijakan yang diambil Jokowi untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan. Walaupun demikian, ia optimis kebijakan tersebut akan mampu menekan defisit sampai ke level 2,2 persen dari PDB pada akhir 2018.
Dengan penurunan defisit tersebut, ia juga yakin bahwa rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun bisa mencapai Rp13.905 per dolar Amerika Serikat (AS).
(agt/bir)
Pembatasan impor merupakan jalan pintas paling jitu dalam mengatasi defisit transaksi berjalan. Khususnya, bila pembatasan impor dilakukan pada belanja modal yang nilainya cukup besar.
Namun, ia minta pembatasan impor tak hanya dilakukan pada belanja modal dan konsumsi. Ia minta pengendalian impor juga dilakukan pada pembelian alat pertahanan.
Salah satu yang ia sarankan, menunda pembelian Pesawat Sukhoi yang nilainya mencapai US$1,14 miliar.
Memang pembatasan tersebut bisa memberikan dilema. Untuk barang modal, pembatasan impor bisa berdampak pada penundaan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.
Sementara itu, untuk alat pertahanan bisa mengganggu pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (MEF).
Tetapi, langkah tersebut perlu dilakukan. Pembatasan impor lebih mudah ketimbang memperbaiki neraca jasa. Apalagi, selama ini Indonesia masih banyak tergantung pada jasa perusahaan asing.
"Memang betul bahwa seleksi impor harus dilakukan, apalagi bagi proyek yang boros impor. Ini memang langkah yang paling cepat," jelas Piter.
Piter mengatakan agar langkah tersebut sukses, ia minta pemerintah memastikan betul semua kebijakan yang telah mereka keluarkan bisa berjalan baik.
Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut tak hanya akan mampu mengatasi permasalahan defisit neraca transaksi berjalan, tapi juga mendorong kepercayaan diri investor untuk membawa modalnya kembali ke Indonesia.
"Kepercayaan diri investor akan muncul ketika kebijakan pemerintah jalan, maka itu yang harus dipastikan," katanya.
Ekonom PT Bank Maybank Indonesia Tbk Myrdal Gunarto mengatakan bahwa butuh waktu untuk mengetahui efektifitas kebijakan yang diambil Jokowi untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan. Walaupun demikian, ia optimis kebijakan tersebut akan mampu menekan defisit sampai ke level 2,2 persen dari PDB pada akhir 2018.
Dengan penurunan defisit tersebut, ia juga yakin bahwa rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun bisa mencapai Rp13.905 per dolar Amerika Serikat (AS).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK