Gara-gara Perusahaan Surga Pajak, FSC dan APP Belum 'Rujuk'

Dinda Audriene, CNN Indonesia | Senin, 20/08/2018 14:23 WIB
Gara-gara Perusahaan Surga Pajak, FSC dan APP Belum 'Rujuk' Penjualan tisu milik APP Sinar Mas di sebuah supermarket di Tokyo, Jepang. (CNN Indonesia/Ike Agestu)
Jakarta, CNN Indonesia -- Forest Stewardship Council (FSC) menghentikan sementara proses penyusunan peta jalan (roadmap) sembari mengakhiri disosiasi dengan Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas.

Disosiasi dapat diartikan pemutusan kesepakatan kebijakan FSC karena APP masih melakukan tindakan yang tidak dapat diterima sesuai kebijakan asosiasi tersebut.

Sebagai informasi, FSC merupakan organisasi independen yang didirikan untuk mengawasi manajemen hutan di dunia secara bertanggung jawab. Salah satu pengawasan itu dilakukan dengan pemberian sertifikat kayu berkelanjutan.



FSC Perwakilan Indonesia Hartono Prabowo menjelaskan keputusan ini dilatarbelakangi oleh dugaan keberadaan 20 perusahaan cangkang (offshore company) di negara surga pajak yang memiliki hubungan dengan APP Sinar Mas.

"FSC menunggu penjelasan APP Sinar Mas mengenai hal tersebut," ungkap Hartono kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/8).

Dugaan itu sebelumnya tercantum dalam hasil riset Koalisi Antimafia Hutan beberapa waktu lalu.

Peneliti dari koalisi Syahrul Fitra mengatakan 20 perusahaan cangkang itu merupakan pemilik manfaat (beneficial ownership) dari perusahaan pemasok kayu yang dimiliki APP Sinar Mas.


Selain itu, penundaan FSC dalam merancang peta jalan juga karena APP Sinar Mas diduga membeli kayu dari perusahaan yang menebang hutan alam.

Koalisi Antimafia Hutan menduga APP Sinar Mas membeli kayu dari PT Fajar Surya Swadaya dan PT Silva Rimba Lestari. Dalam hal ini, Fajar Surya Swadaya telah menebang hutan alam seluas 20 ribu hektare (ha) sejak 2013 dan Silva Rimba Lestari menebang hutan alam sekitar 12 ribu ha pada 2013.

"Pengakhiran disosiasi APP artinya adalah APP dapat bergabung dengan FSC, sehingga perusahaan dalam kelompok dapat mengikuti proses sertifikasi FSC sesuai kriteria yang berlaku," papar Hartono.


Dengan kata lain, penundaan diasosiasi ini bakal membuat proses sertifikasi FSC untuk APP semakin lama. Padahal dengan sertifikasi dari FSC, perusahaan akan terbukti tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

"Untuk penundaan proses rancangan peta jalan ini tidak ada batas waktu, sampai ada penjelasan yang terbuka dari APP," terang Hartono.

Saat ini, Hartono mengakui pihaknya masih terus melakukan diskusi dengan APP Sinar Mas.


Secara terpisah, Marketing & Communications Manager FSC Indra Setia Dewi mengatakan FSC telah menghentikan sertifikat terhadap APP Sinar Mas sejak 2007 lalu.

"Dengan penangguhan proses pembahasan ini risikonya semakin lama APP untuk mendapatkan kesempatan disertifikasi oleh FSC," tutur Indra.

Risiko lainnya, kata Indra, penilaian masyarakat bisa saja terpengaruh dari sisi lingkungan dan sosial karena proses mengakhiri disasosiasi dengan FSC semakin lama.


Sementara itu, Direktur Sustainability and Stakeholder Engagement APP Sinar Mas Elim Sritaba mengatakan FSC sebenarnya tak hanya menghentikan sementara proses penyusunan peta jalan dengan APP Sinar Mas, melainkan juga perusahaan lain.

"FSC saat ini tengah menyusun template roadmap proses reasosiasi dengan perusahaan kehutanan yang lebih komprehensif," kata Elim.

Makanya, kata Elim, seluruh proses penyusunan peta jalan dengan berbagai perusahaan dihentikan untuk sementara waktu.


Namun begitu, APP Sinar Mas bersedia melanjutkan pembahasan dengan FSC mengenai struktur perusahaan secara komprehensif, seperti yang diminta oleh FSC.

"APP Sinar Mas senantiasa menjunjung transparansi dengan para mitra kami dan akan terus berkomunikasi dengan FSC untuk mengklarifikasi pertanyaan apapun yang mungkin diajukan mengenai komitmen keberlanjutan kami," ucap Elim.

Guna membuktikan tuduhan terkait struktur perusahaan yang tidak transparan hingga melibatkan perusahaan yang melanggar kebijakan bebas-deforestasi, APP Sinar Mas sudah menggandeng perusahaan akuntan independen untuk mengkaji semua perusahaan perkebunan di Indonesia.

"Proses ini akan diawasi pula oleh The Forest Trust," tandas Elim. (lav/bir)


BACA JUGA