Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (
BPJS) Kesehatan bakal kembali menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membicarakan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
BPKP).
Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso enggan menjelaskan detil terkait audit BPKP yang mencakup arus kas BPJS Kesehatan serta tren masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatan tersebut.
"Minggu depan kemungkinan besar akan ada rapat pembahasan," ungkap Kemal, Senin (20/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain membahas hasil audit BPKP, rapat itu juga akan membicarakan jumlah defisit untuk tahun ini hingga tahun depan. Sehingga, pemerintah bisa mengatur langkah selanjutnya untuk menanggulangi persoalan defisit BPJS Kesehatan.
"Jadi, BPKP diminta Kementerian Keuangan mengkaji prognosa yang disusun BPJS Kesehatan," terang dia.
Untuk mengingatkan, sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyebut permasalahan defisit BPJS Kesehatan telah dibicarakan antar Kementerian/Lembaga (K/L) atau khususnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Dalam hal ini, BPKP melakukan audit untuk arus kas Januari hingga Juni 2018. Meski belum ada angka pasti, BPJS Kesehatan sempat memprediksi defisit pada tahun ini menyentuh Rp16,5 triliun.
Bila dibandingkan dengan tahun lalu, defisit BPJS Kesehatan jelas melonjak karena pada 2017 jumlah defisitnya hanya Rp9,75 triliun.
Defisit pada tahun lalu terjadi karena iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hanya sebesar Rp74,25 triliun, sedangkan jumlah klaimnya mencapai Rp84 triliun.
(bir)