Luhut 'Gusur' Perusahaan Pembuang Limbah Citarum di 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Padjaitan memastikan penegakan hukum (enforcement) akan dilakukan terhadap industri yang membuang limbah sembarangan di Sungai Citarum mulai tahun depan.

Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

"Kami akan lakukan [penegakan] secara bertahap, tetapi tahun depan mau kami tegakkan," ujar Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan kepada media saat dijumpai di Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Lihat juga: Atasi Pencemaran, Industri di DAS Citarum Akan Direlokasi

Luhut mengungkapkan saat ini, dari sekitar 3.400 perusahaan yang berada di DAS Citarum baru sekitar 20 persen yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Upaya penegakan hukum salah satunya berupa perintah relokasi usaha.

"Sedang dikaji apakah (perusahaan yang tidak memiliki IPAL) direlokasi atau tidak, karena masih banyak juga yang buang limbah ke Citarum," ujarnya.

Luhut mengungkapkan ia telah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk untuk menangani limbah di DAS Sungai Citarum. Misalnya dengan program pengolahan sampah menjadi sumber energi (waste to energy).

Lihat juga: Luhut: Jokowi Pantas Banggakan Capaian Kerjanya

Selain limbah, pemerintah juga akan melakukan penertiban keramba di Waduk Saguling dan Cirata yang berada di aliran Sungai Citarum. Saat ini, jumlahnya mencapai hampir 100 ribu.

"Kami akan rapat 1,5 bulan lagi untuk melihat evaluasi ini semua," ujarnya.

Dalam wawancara terpisah, Luhut mengingatkan bahwa kebersihan Sungai Citarum sangat penting mengingat air Sungai Citarum merupakan sumber air minum bagi 27,5 juta penduduk yang tinggal di Jawa Barat dan DKI Jakarta.

(agi/arh)