Hingga Agustus, Dana Infrastruktur Non-APBN Terkumpul Rp16 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembiayaan Infrastruktur Non-anggaran Pemerintah (PINA) telah mengumpulkan dana sebanyak Rp16,02 Triliun sejak tahun lalu hingga Agustus tahun ini. Pembiayaan yang sudah terkumpul ini telah dialokasikan untuk tujuh perusahaan.

PINA merupakan skema fasilitas yang ditujukan untuk mengakselerasi pembiayaan investasi swasta. Fasilitas ini didasari kerangka Peraturan Presiden dan berada di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Berdasarkan data yang diterima CNNIndonesia.com, pembiayaan yang dikumpulkan PINA akan digunakan untuk PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Jawa Barat, sebesar Rp932 miliar dalam bentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).

Lihat juga: Bank Infrastruktur Asia akan Kucurkan Rp3,8 T untuk Mandalika

Kemudian, PT PP Energi juga mendapatkan pembiayaan senilai Rp2 triliun dari penerbitan surat utang jangka waktu yang bisa diperpanjang (perpetual bond).

Di samping itu, PT Nusantara Infrastructure mendapatkan dan PT Len Telekomunikasi Indonesia masing-masing mendapatkan Rp1,81 triliun dan Rp174 miliar melalui pembiayaan ekuitas (equity financing).

Sementara itu, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT PLN (Persero) masing-masing mendapatkan Rp400 miliar dan Rp700 miliar melalui penerbitan sukuk. Terakhir, pembiayaan disalurkan ke PT Waskita Toll Road dengan nilai Rp10 triliun.

Lihat juga: Harga Minyak Terdongkrak Menurunnya Pasokan AS

Chief Executive Officer (CEO) PINA mengatakan setelah ini PINA membidik tiga proyek lain agar bisa dibiayai menggunakan anggaran non-pemerintah. Pertama adalah proyek konversi sampah menjadi energi di Bantar Gebang, serta Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Simpang dan Kalimantan Barat.

"Ini semua nilai proyeknya sebesar Rp2,6 triliun. Dan salah satu dari proyek itu pun akan ditawarkan ke Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)," jelas Eko, Rabu (29/8).

Selain itu, PINA juga sedang mencari alternatif pembiayaan bagi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Salah satu pembiayaan itu, lanjut dia, adalah sebagian dari dana senilai Rp13 triliun yang dipercayakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kepada PINA untuk proyek infrastruktur umat.

Lihat juga: Bappenas Minta AIIB Danai Proyek Transportasi dan Energi

Sejauh ini, KEK Mandalika mendapat komitmen pendanaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp1,2 triliun dan rencananya AIIB juga berkomitmen memberikan pembiayaan sebesar US$260 juta atau Rp3,77 triliun.

"Mandalika juga kan rencananya untuk wisata muslim, jadi ada kerjasama dengan BPKH. Mungkin nanti kami bisa mengeksplorasi instrumen keuangan apa (yang bisa digunakan BPKH) untuk mendanai Mandalika," papar dia. (lav/lav)