Bappenas Khawatir Ekonomi Daerah Kena Dampak Perang Dagang

Dinda Audriene Muthmainah, CNN Indonesia | Selasa, 10/07/2018 15:14 WIB
Bappenas Khawatir Ekonomi Daerah Kena Dampak Perang Dagang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengkhawatirkan perang dagang yang digencarkan Amerika Serikat (AS) bisa berdampak pada perkembangan ekonomi daerah.

Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump berencana mengevaluasi kembali kebijakan pemotongan tarif bea masuk atau Generalized System of Preference (GSP) ke beberapa produk ekspor, termasuk dari Indonesia.

Bambang mengatakan dampak perang dagang itu berpotensi mengarah pada kawasan dengan masyarakat yang bergantung pada industri manufaktur, khususnya tekstil.



Pasalnya, tekstil menjadi salah satu barang ekspor yang terkena penghapusan insentif GSP.

"Produk manufaktur itu paling besar memang dari Jawa. Jadi, kalau bicara bagaimana nanti potensi dampak perang dagang ya harus lihat yang akan kena," papar Bambang, Selasa (10/7).

Menurut Bambang, kebijakan tersebut otomatis akan mempengaruhi jumlah ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam tersebut.

"Kalau ekspor produk atau komoditas terganggu. dikhawatirkan nanti perekonomian di daerah penghasil komoditas atau barang ekspor tersebut bisa terganggu," jelas Bambang.


Saat ini, pemerintah telah melakukan negosiasi dengan AS terkait rencana evaluasi GSP agar ekspor tekstil dari Indonesia ke AS tak terganggu.

Kerugian akibat penghapusan insentif bea masuk dari AS bisa diminimalisasi dengan upaya produsen tekstil untuk mengalihkan negara tujuan utama ekspor seperti AS ke negara alternatif.

"Tapi tentu harus mempersiapkan diri," imbuh Bambang.

Hal utama yang perlu dilakukan oleh pengusaha tekstil dalam negeri, yakni menjaga daya saing produk tekstil itu sendiri. Bila daya saing produk tekstil terjaga, maka Indonesia tak perlu takut kekurangan tujuan negara ekspor.


"Kalau menjaga daya saing, lalu dihalangi suatu negara harusnya produk yang sudah kompetitif ini bisa mengalir ke negara lain. Harusnya jaringan ekspornya tidak terganggu," tegas Bambang. (lav/bir)