BI Sebut Kebijakan Ekonomi AS Bikin Dana Asing 'Kabur'

Yogyakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menilai keluarnya dana asing (capital outflow) dari Tanah Air bukan hanya disebabkan sentimen potensi kenaikan bunga The Fed, tetapi juga berbagai kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara mengatakan kenaikan suku bunga acuan The Fed sebanyak dua kali lagi tahun ini sudah diperkirakan sebelumnya oleh investor. Namun, kebijakan Trump tak masuk dalam hitungan investor, sehingga menimbulkan gejolak di pasar.

"Sebenarnya kalau The Fed menaikkan bunga acuan itu sudah terkalkulasi tahun ini, masih dua kali dan tahun depan tiga kali. Tapi kebijakan Trump tidak terkalkulasi," ujar Mirza di Yogyakarta, Rabu (29/8).

Salah satu kebijakan Trump yang menaikkan bea masuk untuk barang impor dari China. Kebijakan ini memicu perang dagang antara kedua negara dan memberikan sentimen negatif pada pasar keuangan.

Lihat juga: Alasan Pemerintah Target Ekonomi 7 Persen Jokowi Tak Tercapai

Sebagai negara berkembang (emerging market), Indonesia pun tak terlepas dari dampak gejolak pasar keuangan global.

Menurutnya, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meredam sentimen tersebut adalah dengan membenahi ekonomi dalam negeri, seperti defisit neraca transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD).

"Menangani ekonominya dengan bijaksana, melakukan deregulasi. Sekarang dorong pariwisata," jelas Mirza.

Selain bisa menekan defisit pada neraca transaksi berjalan agar tak semakin melebar, kebijakan untuk mengembangkan sektor pariwisata juga nantinya dapat menjadi sentimen positif bagi nilai tukar rupiah yang sedang terdepresiasi terhadap dolar AS saat ini.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah pada 12.51 WIB berada di posisi Rp14.655 per dolar AS. Angka itu terkoreksi tipis 0,07 persen.

Lihat juga: Sentimen Kesepakatan AS-Meksiko Bawa Rupiah Melemah Tipis

"Tapi sebenarnya kalau terkait nilai tukar rupiah, semua kurs juga melemah terhadap dolar AS. Indonesia sudah melemah sebesar tujuh persen," ujar Mirza.

Makanya, menaikkan jumlah devisa di dalam negeri, khususnya dari sektor pariwisata diharapkan dapat membantu pergerakan nilai tukar rupiah kembali stabil terhadap dolar AS.

"Agar devisa masuk bisa dengan cara meningkatkan ekspor dan pariwisata," tandas Mirza.

Dalam hal ini, BI bersama pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun paket kebijakan sebanyak sembilan poin untuk mengembangkan sektor pariwisata.

Beberapa poin tersebut, contohnya meningkatkan aksesibilitas, menguatkan data dan meningkatkan kualitas survei profit wisatawan asing, serta memberikan kemudahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha di sektor pariwisata. (agi)