Proyek Infrastruktur yang Dibiayai APBN Tak Akan Ditunda

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 05/09/2018 17:32 WIB
Proyek Infrastruktur yang Dibiayai APBN Tak Akan Ditunda Kementerian PUPR memastikan tidak ada proyek infrastruktur yang menggunakan APBN yang ditunda karena kebijakan pembatasan impor oleh pemerintah. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tidak ada proyek infrastruktur yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditunda karena kebijakan pembatasan impor oleh pemerintah. Sebab, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) proyek infrastruktur pemerintah dinilai memadai.

Saat ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan TKDN proyek-proyek PUPR telah mencapai 96 persen. Adapun, 4 persen sisanya adalah impor aspal, baja, alat berat, dan semen.

"Jadi memang kemarin (di dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo) dibahas tidak ada penundaan karena semua TKDN di atas 90 persen," jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/9).


Menurutnya, aspal masih perlu diimpor karena suplai domestik sebesar 344,15 ribu ton tak sebanding dengan kebutuhannya, yakni 1,87 juta ton. Sementara itu, suplai semen tahun ini sebesar 68,13 juta ton juga tak sebanding dengan permintaannya, yaitu 69,13 persen.

Kemudian, kebutuhan baja sebanyak 14,41 juta ton baru bisa dipenuhi domestik sebesar 7 juta ton. Yang terakhir, suplai alat berat sebanyak 8.267 unit baru bisa dipenuhi suplai sebanyak 4.482 unit.

Kendati demikian, ia tetap bilang komponen yang diimpor sebanyak 4 persen ini sudah sangat kecil, sehingga tidak menyebabkan lonjakan permintaan dolar AS dan berujung pada pelemahan nilai tukar rupiah. "Pelemahan rupiah itu kan karena impor. Impor kami di PUPR kecil," imbuh dia.

Meski demikian, bukan berarti dia tak mau meningkatkan kandungan TKDN di dalam proyek-proyek PUPR. Untuk aspal, contohnya, PUPR siap menyerap aspal alam yang diproduksi di Buton, Sulawesi Tenggara.


"Berapa pun jumlah yang mereka produksi kami akan serap. Namun, pengalaman sekarang ini kami butuh 80 ribu ton dari sana memang kemampuannya tidak sanggup," terang Basuki.

Di dalam APBN 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp410,7 triliun atau naik dari posisi tahun lalu Rp388,3 triliun.

Dana ini digunakan untuk pembangunan jalan baru sepanjang 865 kilometer (km), pembangunan jalan tol 25 km, pembangunan jembatan 8,69 km, hingga penyediaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk 13.405 unit rumah susun dan bantuan stimulan untuk 180 ribu unit rumah.


(bir)