Jokowi Diminta Abaikan Politik dan Segera Kerek Iuran BPJS

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 26/09/2018 15:35 WIB
Jokowi Diminta Abaikan Politik dan Segera Kerek Iuran BPJS Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengatasi defisit keuangan yang membelit BPJS Kesehatan dengan menaikkan iuran kepesertaan. Pengamat Perasuransian sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (Stimra) Jakarta Hotbonar Sinaga mengatakan kenaikan iuran merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah tersebut.

Ia mengakui menaikkan iuran kepesertaan menjelang Pemilihan Presiden 2019 bisa merugikan elektabilitas Jokowi yang masih berniat mencalonkan diri menjadi presiden untuk kedua kalinya. Tapi, kerugian tersebut tidak akan terjadi kalau Jokowi bisa mengkomunikasikan kebijakan tersebut ke masyarakat dengan baik.

"Kekhawatiran tak perlu ada, justru kalau tak dinaikkan hingga awal 2019, ini malah celaka," katanya kepada CNNIndonesia, Selasa (26/9).


Hotbonar mengatakan bila Jokowi tetap mempertahankan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kecil seperti sekarang, arus kas pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut bisa semakin berdarah. Bukan tidak mungkin tambahnya, utang BPJS Kesehatan ke depan akan semakin membengkak dan pelayanan semakin terganggu.


Bila kondisi tersebut terjadi, Hotbonar mengatakan justru citra Jokowi akan rusak. Masyarakat akan kecewa karena menilai Jokowi tak serius mengatasi masalah BPJS Kesehatan.

"BPJS ini isu seksi karena menyangkut 250 juta penduduk," katanya.

Kondisi keuangan BPJS Kesehatan sedang berdarah. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan berdasarkan hasil audit BPKP, potensi defisit keuangan yang bakal dialami BPJS Kesehatan 2018 mencapai Rp10,98 triliun.

Sebelum Hotbonar, saran menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan sudah pernah disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saat bertemu dengan Jokowi awal pekan ini. Jokowi mengatakan akan mempertimbangkan dan menghitung semua usulan pembenahan masalah keuangan BPJS Kesehatan yang masuk kepadanya. 


Sebagai informasi, besaran iuran untuk peserta mandiri kelas satu saat ini sebesar Rp80.000 per bulan, kelas dua sebesar Rp51.000 per bulan, dan kelas tiga sebesar Rp25.500 per bulan. Sementara, iuran kepesertaan masyarakat miskin yang masuk dalam penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp23.000 per orang per bulan. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan sebagian besar peserta BPJS Kesehatan merupakan peserta PBI atau masyarakat miskin. Artinya, jika opsi menaikkan iuran diambil, pemerintah harus rela menguras kantongnya lebih dalam demi memperbaiki arus kas BPJS Kesehatan.

"Jumlah peserta PBI memang 50 persen lebih, sisanya peserta mandiri. Kalau tidak menaikkan iuran ya suntikan lagi, mau tidak mau pemerintah harus jor-joran," kata Timboel.

Timboel mengakui saat ini sebenarnya pemerintah sudah berupaya mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan dengan menyuntik dana Rp4,9 triliun. Tapi suntikan dana tersebut hanya akan memberikan manfaat sesaat dan belum cukup menambal tunggakan tagihan dari rumah sakit yang per September ini sudah tembus Rp7 triliun.

"Suntikan dana kan hanya untuk waktu tertentu, kalau iuran kan perbulan. Suntikan dana juga rentan denda dan bisa menambah utang," katanya.
 

(aud/agt)