Jokowi Timbang Usulan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengaku bakal memperhitungkan masukan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menaikan iuran demi mempersempit defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2018.

"Semuanya masih dikalkulasi. Semua harus dihitung," kata Jokowi di Balai Kartini, Selasa (25/9).

Hal ini disampaikan menyikapi pandangan IDI penyesuaian iuran terutama kepada peserta non-Penerima Bantuan Iuran (non-PBI) merupakan solusi jangka panjang defisit BPJS Kesehatan yang mencapai Rp16,5 triliun.

Lihat juga: Bayi Baru Lahir Wajib Daftar Peserta BPJS Dalam 28 Hari

Peserta non-PBI, menurut IDI, selama ini dikenakan premi yang sama dengan peserta yang kurang mampu.

Jokowi menyambut baik masukan IDI. Namun, ia menegaskan semuanya perlu dihitung matang-matang terlebih dahulu.

"Ya masih dihitung. Kalau memungkinkan kenapa tidak. Belum diputuskan," tutur mantan Wali Kota Solo ini.

Lihat juga: DPR Desak Iuran BPJS Kesehatan Naik 30 Persen

Sebelumnya, IDI berpendapat penanganan defisit melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan solusi jangka pendek.

Kesiapan Kementerian Keuangan menalangi defisit sekitar Rp4,99 triliun juga dinilai hanya sebagai solusi sementara. Jika tak ada penyesuaian iuran serta perbaikan sistem keuangan, maka kinerja BPJS Kesehatan akan tetap tak stabil.

Lihat juga: Sri Mulyani Resmi Cairkan Rp4,9 Triliun Tambal BPJS Kesehatan

(chri/lav)