IDI Minta Jokowi Sesuaikan Iuran BPJS Kesehatan
Tim | CNN Indonesia
Senin, 24 Sep 2018 14:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta kepada Presiden Joko Widodo melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan agar defisit keuangan yang melanda pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut bisa diatasi. Permintaan tersebut langsung mereka sampaikan saat bertemu Jokowi di Istana, Senin (24/9).
Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan penyesuaian iuran merupakan jalan keluar untuk mengatasi krisis keuangan BPJS Kesehatan. IDI menilai setoran, khususnya untuk peserta dari golongan masyarakat kurang mampu atau penerima bantuan iuran kurang. Pasalnya, setoran mereka hampir sama dengan golongan masyarakat kurang mampu.
"Misal, premi aktual seharusnya Rp36 ribu per orang, tapi yang mendapatkan beban pembayaran pemerintah Rp23.600. Itu membuat pembayaran operasional aktual dari pemerintah ada kerugian," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (24/9).
Selain menyesuaikan iuran, IDI, kata Ilham, juga meminta Jokowi untuk membenahi transparansi pelaksanaan program tersebut. IDI menilai dari sisi transparansi pelaksanaan program tersebut perlu dibenahi.
Salah satu pembenahan yang perlu dilakukan terkait pelayanan jasa medik dan metode pembayaran jasa layanan kesehatan atau kapitasi. "Ada yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan defisit yang berpotensi menimbulkan kegagalan dalam sistem pelayanan program JKN," katanya.
Ilham mengatakan perbaikan transparansi bisa dilakukan dengan menerapkan sistem digital. Ia mengatakan dengan digitalisasi tersebut keberadaan dokter, rumah sakit nakal yang ingin mengeruk keuntungan dari pelaksanaan Program JKN bisa dicegah.
"Kalau tertutup seperti sekarang mana ada yang tahu, yang menjadi korban rumah sakit, dokter. Dengan berbagai ancaman, tadinya mau dibawa ke KPK? Dengan keterbukaan tidak bisa lagi," imbuhnya.
Kondisi keuangan BPJS Keuangan saat ini memang tengah berdarah. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo beberapa waktu lalu mengatakan berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018 ini BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit Rp10 triliun lebih.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menempuh beberapa kebijakan. Salah satunya, memberikan suntikan modal sebesar Rp4,9 triliun yang rencananya dicairkan pekan ini.
Namun, upaya yang dilakukan pemerintah saat ini dinilai IDI hanya akan memberikan dampak sesaat. "Masalah defisit yang jadi jalan keluar, ya iuran," katanya.
(chri/agt)
Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan penyesuaian iuran merupakan jalan keluar untuk mengatasi krisis keuangan BPJS Kesehatan. IDI menilai setoran, khususnya untuk peserta dari golongan masyarakat kurang mampu atau penerima bantuan iuran kurang. Pasalnya, setoran mereka hampir sama dengan golongan masyarakat kurang mampu.
"Misal, premi aktual seharusnya Rp36 ribu per orang, tapi yang mendapatkan beban pembayaran pemerintah Rp23.600. Itu membuat pembayaran operasional aktual dari pemerintah ada kerugian," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (24/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain menyesuaikan iuran, IDI, kata Ilham, juga meminta Jokowi untuk membenahi transparansi pelaksanaan program tersebut. IDI menilai dari sisi transparansi pelaksanaan program tersebut perlu dibenahi.
Salah satu pembenahan yang perlu dilakukan terkait pelayanan jasa medik dan metode pembayaran jasa layanan kesehatan atau kapitasi. "Ada yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan defisit yang berpotensi menimbulkan kegagalan dalam sistem pelayanan program JKN," katanya.
"Kalau tertutup seperti sekarang mana ada yang tahu, yang menjadi korban rumah sakit, dokter. Dengan berbagai ancaman, tadinya mau dibawa ke KPK? Dengan keterbukaan tidak bisa lagi," imbuhnya.
Kondisi keuangan BPJS Keuangan saat ini memang tengah berdarah. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo beberapa waktu lalu mengatakan berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018 ini BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit Rp10 triliun lebih.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menempuh beberapa kebijakan. Salah satunya, memberikan suntikan modal sebesar Rp4,9 triliun yang rencananya dicairkan pekan ini.
Namun, upaya yang dilakukan pemerintah saat ini dinilai IDI hanya akan memberikan dampak sesaat. "Masalah defisit yang jadi jalan keluar, ya iuran," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK