Strategi Jokowi Vs Prabowo Kelola SDA dan Industrialisasi

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 26/09/2018 17:13 WIB
Strategi Jokowi Vs Prabowo Kelola SDA dan Industrialisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pembangunan industrialisasi dianggap jadi isu strategis di sektor ekonomi pemerintahan selanjutnya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pembangunan industrialisasi dianggap menjadi salah satu isu strategis di sektor ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan selanjutnya.

Menteri PPN/Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan sektor industri Tanah Air saat ini masih bergantung pada SDA, tanpa meningkatkan nilai tambah. Padahal, Indonesia seharusnya bisa mengubah arah industri agar perekonomian lebih kuat.

"Risikonya adalah penanganan industrialisasi, karena kondisi saat ini belum tentu hasilnya bisa langsung dirasakan dalam lima tahun. Tapi harus tetap berkelanjutan karena harus bisa menyelesaikan masalah-masalah ini yang sebenarnya fundamental," ujar Bambang, kemarin.



Berdasarkan dokumen visi misi yang diterima CNNIndonesia.com, kedua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Pemilu 2019, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi rupanya sama-sama memiliki arah kebijakan yang bertujuan mengembangkan SDA dan industrialisasi.

Kubu Jokowi-Ma'ruf menuangkan arah kebijakan itu menjadi empat poin. Pertama, memperkuat kebijakan pengeloaan SDA dari semula berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.

Kedua, mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.

Ketiga, meneruskan program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil, serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.

Keempat, meneruskan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumbersumber energi terbarukan.


Sedangkan kubu Prabowo-Sandi menuangkan arah kebijakan pengelolaan SDA dan industrialisasi dalam dua poin. Pertama, membangun industri hulu dan industri manufaktur nasional berbasis ekonomi nasional untuk meningkatkan daya saing, berbahan baku lokal guna memberikan nilai tambah bagi komoditas dalam negeri, mendorong industri kerakyatan, serta menyokong penyerapan angkatan kerja.

Kedua, menghentikan kebocoran kekayaan negara di bidang SDA dengan membangun industri pengolahan bahan mentah, smelter, penyulingan minyak, dan menghentikan trade misinvoicing.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan arah kebijakan pengelolaan SDA dan industrialisasi merupakan hal yang penting untuk pemerintahan ke depan agar Indonesia tak melulu bergantung pada ekspor SDA.

"SDA itu sangat fluktuatif mengikuti harga pasar, jadi sulit memprediksi harga ekspor SDA. Ini membuat ketidakpastian pengelolaan SDA tinggi, apalagi pasca commodity boom. Makanya harus didorong hilirisasi SDA," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Meski begitu, ia menilai arah kebijakan yang dirumuskan kedua kubu sejatinya masih terlalu umum. Khususnya bagi Jokowi-Ma'ruf yang merupakan kubu pertahana. Sebab, seharusnya kubu pertahana bisa mempertajam arah kebijakan yang saat ini sudah diterapkan, meski memang dampak dari kebijakan saat ini juga belum banyak memberi hasil.


"Misalnya, meneruskan program peningkatan produksi, itu sebenarnya program Jokowi saat ini yang belum konkret. Lifting minyak terus turun karena ekspolorasi semakin berkurang. Jadi bagaimana bisa meningkatkan produksi?," katanya.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan kubu petahana sebenarnya cukup terstruktur, namun ada satu konsen dari kubu Prabowo-Sandi yang cukup berbeda, yaitu soal kebocoran kekayaan negara di bidang SDA.

"Soal kebocoran ini, salah satunya misinvoicing yang disebut seperti manipulasi pelaporan transfer modal atau pajak ekspor impor yang banyak menimpa negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Freeport juga salah satunya, dalam hal pelaporan produksi dan ekspor hasil tambangnya," jelasnya.

Meski begitu, menurutnya, masih perlu dirinci kembali arah kebijakan dari visi misi kedua calon untuk meyakinkan masyarakat. (uli/lav)