Pemerintah Dukung Pembiayaan Pariwisata Demi Raup Rp500 T
Tim | CNN Indonesia
Jumat, 28 Sep 2018 04:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengaku mendukung upaya pembiayaan untuk pengembangan sektor pariwisata. Pasalnya, sektor pariwisata membutuhkan biaya yang sangat besar, meski bisa dikembangkan secara cepat.
Menteri Pariwisata Arif Yahya menyebutkan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) membutuhkan anggaran hingga Rp500 triliun. Sebanyak Rp205 triliun berasal dari investasi pariwisata dan Rp295 triliun, sisanya berasal dari pembiayaan pariwisata.
"Dana Rp500 triliun ini untuk kebutuhan investasi dan pembiayaan mulai 2015 hingga 2024," ujar Arif dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III Tahun 2018 di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (27/9).
Kebutuhan investasi berasal dari investasi pemerintah dan swasta, yakni pemerintah perlu menyediakan Rp170 triliun untuk infrastruktur penunjang pariwisata. Kemudian, porsi swasta mencapai Rp35 triliun.
Selanjutnya, sebanyak Rp285 triliun berasal dari pembiayaan swasta yang terdiri dari sektor perbankan sebesar Rp230 triliun, sektor keuangan nonbank sebesar Rp10 triliun dan pasar modal Rp45 triliun.
Sementara itu, Rp10 triliun sisa pembiayaan berasal dari pembiayaan pemerintah sebesar Rp10 triliun. Pembiayaan tersebut diberikan oleh lembaga keuangan pemerintah seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Sarana Multigriya Financial, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir.
Selama periode 2015 - 2024, Arif mengungkapkan sektor pariwisata membutuhkan investasi untuk menyediakan 120 ribu kamar hotel, 15 ribu restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang melibatkan sektor swasta. Selain itu juga ada program pembangunan 100 ribu homestay yang melibatkan UKM pariwisata.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah serius dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai upaya diversifikasi pemacu ekonomi, di tengah aktivitas ekspor yang sebagian besar masih bertumpu pada sumber daya alam.
"Kita perlu meningkatkan ekspor dan salah satu di antaranya penting untuk mengembangkan sektor pariwisata," ujar Darmin.
Menurut Darmin, selan bisa mendatangkan devisa, sektor pariwisata juga bisa menciptakan lapangan kerja dan menjadi alat tranformasi di bidang sosial, budaya, dan lingkungan.
Pemerintah, lanjut Darmin, telah mengucurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya, termasuk di sektor pariwisata. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR bisa mencapai Rp120 triliun dengan bunga hanya tujuh persen per tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan Kementerian Keuangan juga berkomitmen untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata. Salah satunya dari sisi pembiayaan.
Nota Kesepahaman
Pada hari ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pemanfataan pembiayaan di sejumlah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu seperti LPEI, SMI, SMF, dan PII.
Dalam MoU tersebut, Kemenkeu menjamin bahwa pembiayaan untuk pengembangan sektor pariwisata bisa dikategorikan sebagai pembiayaan ekspor yang akan menghasilkan devisa bagi negara.
"Pak Arif (Menpar Arif Yahya) menargetkan 20 juta wisatawan datang ke Indonesia. Saya rasa, itu bukan target Pak Arif sendiri tetapi target kita semua untuk mensukseskannya," ujar Sri Mulyani.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan sektor pariwisata bisa menyumbangkan devisa mencapai US$20 miliar yang berasal dari 20 juta wisatawan mancanegara yang melancong ke Indonesia pada 2019. (sfr/lav)
Menteri Pariwisata Arif Yahya menyebutkan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) membutuhkan anggaran hingga Rp500 triliun. Sebanyak Rp205 triliun berasal dari investasi pariwisata dan Rp295 triliun, sisanya berasal dari pembiayaan pariwisata.
"Dana Rp500 triliun ini untuk kebutuhan investasi dan pembiayaan mulai 2015 hingga 2024," ujar Arif dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III Tahun 2018 di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (27/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebutuhan investasi berasal dari investasi pemerintah dan swasta, yakni pemerintah perlu menyediakan Rp170 triliun untuk infrastruktur penunjang pariwisata. Kemudian, porsi swasta mencapai Rp35 triliun.
Selanjutnya, sebanyak Rp285 triliun berasal dari pembiayaan swasta yang terdiri dari sektor perbankan sebesar Rp230 triliun, sektor keuangan nonbank sebesar Rp10 triliun dan pasar modal Rp45 triliun.
Selama periode 2015 - 2024, Arif mengungkapkan sektor pariwisata membutuhkan investasi untuk menyediakan 120 ribu kamar hotel, 15 ribu restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang melibatkan sektor swasta. Selain itu juga ada program pembangunan 100 ribu homestay yang melibatkan UKM pariwisata.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah serius dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai upaya diversifikasi pemacu ekonomi, di tengah aktivitas ekspor yang sebagian besar masih bertumpu pada sumber daya alam.
"Kita perlu meningkatkan ekspor dan salah satu di antaranya penting untuk mengembangkan sektor pariwisata," ujar Darmin.
Menurut Darmin, selan bisa mendatangkan devisa, sektor pariwisata juga bisa menciptakan lapangan kerja dan menjadi alat tranformasi di bidang sosial, budaya, dan lingkungan.
Pemerintah, lanjut Darmin, telah mengucurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya, termasuk di sektor pariwisata. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR bisa mencapai Rp120 triliun dengan bunga hanya tujuh persen per tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan Kementerian Keuangan juga berkomitmen untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata. Salah satunya dari sisi pembiayaan.
Nota Kesepahaman
Pada hari ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pemanfataan pembiayaan di sejumlah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu seperti LPEI, SMI, SMF, dan PII.
Dalam MoU tersebut, Kemenkeu menjamin bahwa pembiayaan untuk pengembangan sektor pariwisata bisa dikategorikan sebagai pembiayaan ekspor yang akan menghasilkan devisa bagi negara.
"Pak Arif (Menpar Arif Yahya) menargetkan 20 juta wisatawan datang ke Indonesia. Saya rasa, itu bukan target Pak Arif sendiri tetapi target kita semua untuk mensukseskannya," ujar Sri Mulyani.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan sektor pariwisata bisa menyumbangkan devisa mencapai US$20 miliar yang berasal dari 20 juta wisatawan mancanegara yang melancong ke Indonesia pada 2019. (sfr/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK