Pegawai Pajak Kena OTT, Sri Mulyani Bilang Terima Kasih KPK

Tim | CNN Indonesia

Kamis, 04 Okt 2018 13:27 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terima kasih pada KPK yang telah lakukan OTT pegawai pajak nakal. — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terima kasih atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK ke pegawai pajak. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan berterima kasih ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas operasi tangkap tangan (OTT) yang mereka lakukan terhadap pegawai pajak. Ia mengatakan merasa terbantu dengan penangkapan yang dilakukan komisi anti rasuah tersebut.

"OTT sebenarnya juga membantu kami karena sebetulnya indikasi sudah ada, peringatan dininya sudah diberikan ke yang bersangkutan. Saya rasa dengan OTT ini akan menjadi bahan untuk koreksi. Saya menghargai dan menghormati langkah yang dilakukan oleh KPK," katanya di Komplek Istana Negara, Kamis (4/10).

KPK melakukan tangkap tangan di Ambon, Maluku, Rabu (3/10) kemarin. Mereka menciduk enam orang dalam aksi tangkap tangan tersebut.

Lihat juga:

Enam Pejabat Pajak Diamankan KPK Saat OTT di Ambon

Mereka yang tertangkap tersebut dikabarkan beberapa di antaranya berasal dari pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil) DJP) Papua Maluku. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, mereka yang diamankan diduga terlibat transaksi pemberian terkait pembayaran pajak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam operasi senyap kali ini, tim penindakan KPK turut mengamankan uang sejumlah Rp100 juta. Uang tersebut diduga bagian dari jatah untuk mengurus upaya pengurangan pembayaran pajak. Walaupun masih dugaan, Ani tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

Ia mempertanyakan kinerja pengawasan internal Kementerian Keuangan. Menurutnya, beberapa waktu lalu ia telah memerintahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak untuk membenahi dan mengevaluasi sistem kerja instansinya.

Lihat juga:

OTT KPK di Ambon Diduga Terkait Pengurangan Pajak

"Peringatan dini sudah ada, tapi kenapa tidak efektif mencegah tindakan seperti itu. Kenapa harus ada koreksi dari KPK," katanya.

Operasi tangkap tangan KPK terhadap pegawai Kementerian Keuangan bukan kali ini saja terjadi. Beberapa waktu lalu, KPK juga menangkap Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo.

Yaya ditangkap terkait suap APBN-P 2018. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang Rp400 juta dan bukti transfer Rp100 juta dan dokumen proposal sebagai barang bukti.