JK Harap Masyarakat Bantu Pemerintah Beli Asuransi
Tim | CNN Indonesia
Rabu, 10 Okt 2018 15:20 WIB
Nusa Dua, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap masyarakat mau membantu pemerintah untuk mengasuransikan aset mereka demi memitigiasi risiko, khususnya bencana alam seperti seperti gempa bumi dan tsunami.
Seperti diketahui, gempa dan tsunami baru saja melanda wilayah Lombok, dan Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah. Di sana, JK bilang bencana alam memporak-porandakan sekitar dua ribu sekolah. Padahal, bangunan sekolah itu belum diasuransikan, sehingga pemerintah harus menanggung dampaknya dengan menggunakan APBN.
"Selama ini, aset negara dibuat tanpa jaminan risiko, sehingga kalau rusak itu menjadi beban baru bagi APBN," ujarnya di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali, Rabu (10/10).
Namun, perlu diketahui, kemampuan APBN pun terbatas. Sebab, APBN juga digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan di sektor dan daerah lain. Tujuannya, agar pembangunan di Indonesia merata.
"Masalah yang dihadapi, apabila rekonstruksi bencana dibiayai APBN, maka kami akan kesulitan untuk pembangunan selanjutnya," katanya.
Untuk itu, JK melihat sudah saatnya seluruh aset negara di Indonesia mendapat jaminan asuransi dari bencana alam. "Memang salahnya adalah bicara ketika di masa sulit, kalau tidak sulit kadang lupa. Tapi ini tetap perlu, makanya harus kami bicarakan," imbuhnya.
Tak cuma itu, JK juga berharap masyarakat Indonesia juga mau mengasuransikan aset yang dimilikinya. Hal ini tak hanya untuk menjamin aset yang dimiliki, namun juga membantu pemerintah dalam pengelolaan fiskal untuk penanggulangan bencana.
"Kami tidak mau jadi beban APBN, tapi tidak mau bergantung pada bantuan luar negeri juga, makanya perlu antisipasi dari masyarakat agar mau mengasuransikan asetnya juga," terang dia.
JK berharap pembicaraan dari berbagai kalangan di pertemuan IMF-WB 2018 juga bisa memberi masukan kepada Indonesia agar menemukan solusi untuk mengatasi bencana alam dan risiko yang ditimbulkan.
"Ini perlu dibicarakan, misalnya untuk mengelola bencana, risiko fiskal, bagaimana solusinya?" pungkasnya. (uli/bir)
Seperti diketahui, gempa dan tsunami baru saja melanda wilayah Lombok, dan Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah. Di sana, JK bilang bencana alam memporak-porandakan sekitar dua ribu sekolah. Padahal, bangunan sekolah itu belum diasuransikan, sehingga pemerintah harus menanggung dampaknya dengan menggunakan APBN.
"Selama ini, aset negara dibuat tanpa jaminan risiko, sehingga kalau rusak itu menjadi beban baru bagi APBN," ujarnya di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali, Rabu (10/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, perlu diketahui, kemampuan APBN pun terbatas. Sebab, APBN juga digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan di sektor dan daerah lain. Tujuannya, agar pembangunan di Indonesia merata.
"Masalah yang dihadapi, apabila rekonstruksi bencana dibiayai APBN, maka kami akan kesulitan untuk pembangunan selanjutnya," katanya.
Tak cuma itu, JK juga berharap masyarakat Indonesia juga mau mengasuransikan aset yang dimilikinya. Hal ini tak hanya untuk menjamin aset yang dimiliki, namun juga membantu pemerintah dalam pengelolaan fiskal untuk penanggulangan bencana.
"Kami tidak mau jadi beban APBN, tapi tidak mau bergantung pada bantuan luar negeri juga, makanya perlu antisipasi dari masyarakat agar mau mengasuransikan asetnya juga," terang dia.
JK berharap pembicaraan dari berbagai kalangan di pertemuan IMF-WB 2018 juga bisa memberi masukan kepada Indonesia agar menemukan solusi untuk mengatasi bencana alam dan risiko yang ditimbulkan.
"Ini perlu dibicarakan, misalnya untuk mengelola bencana, risiko fiskal, bagaimana solusinya?" pungkasnya. (uli/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK