Soal Data Beras, Mentan Disebut Terjebak Janji Swasembada

CNN Indonesia | Selasa, 23/10/2018 12:54 WIB
Soal Data Beras, Mentan Disebut Terjebak Janji Swasembada Pembenahan data produksi beras oleh pemerintah dianggap langkah maju memperbaiki pangan, dan menjadi indikasi Kementerian Pertanian harus segera berbenah. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pembenahan data produksi beras yang dilakukan pemerintah dianggap langkah maju untuk memperbaiki kebijakan pangan dalam negeri. Hal itu juga menjadi indikasi bahwa Kementerian Pertanian harus segera membenahi pembentukan metodologi data.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk memaparkan data beras sesungguhnya ke publik. Sebab, menurut dia, data yang disajikan Kementan selalu melebihi estimasi.

Ia mengatakan data produksi beras sejatinya sudah amburadul sejak awal dekade 2000. Namun, ketidaksesuaian antara data yang terjadi di lapangan dan data Kementan semakin jauh. Ia mencatat, dalam tiga tahun terakhir rata-rata selisih data Kementan dan realisasinya bisa mencapai 47 persen.



"Saya sudah sampaikan sejak dulu bahwa tiga tahun terakhir ada data luar biasa di Kementan. Karena itu, datanya sendiri juga tidak bisa memutuskan untuk menata tata kelola kebijakan pangan, dalam arti lain memang tidak bisa dipercayai," jelas Andreas kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/10).

Ia mengaku bingung dengan metodologi data yang dilakukan Kementan, karena tak pernah dipaparkan secara gamblang ke publik. Maka itu, Andreas menduga tingginya estimasi data Kementan itu disebabkan instansi pimpinan Amran Sulaiman ini terjebak janji-janji swasembada.

Belum hilang dari ingatannya, Kementan pernah berjanji untuk melaksanakan swasembada dalam waktu tiga hingga empat tahun sejak pemerintah Presiden Joko Widodo bermula.


Terlebih, pencapaian swasembada beras, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 hingga 2019.

"Ya sudah barang tentu data ini terkait dengan program Kementan sendiri karena mereka ada target seperti target peningkatan produksi. Karena sudah terjebak janji, ya sudah data jadi mengawur," imbuhnya.

Permasalahan data yang amburadulpun bisa menjadi sentimen bagi publik, bahwa pemerintah tidak becus mengurus persoalan pangan. Maka itu, ia sangat mengapresiasi pemerintah yang mau membenahi data beras, utamanya menjelang tahun politik. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat.

"Apa yang dilakukan pemerintah perlu diapresiasi, tapi yang terpenting adalah kecakapan pemerintah agar isu ini tidak bergulir liar. Kalau sudah meliar, isu ini akan merugikan semuanya, apalagi sudah mendekati tahun politik," papar dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras hingga akhir 2018 berada di angka 32,42 juta ton, atau 32 persen lebih rendah dari estimasi Kementerian Pertanian yang sebesar 46,5 juta ton.


Perbedaan data juga terdapat pada proyeksi konsumsi saat ini. BPS menghitung konsumsi beras langsung dan tidak langsung sebesar 111,58 kg per kapita per tahun, atau senilai 29,57 juta juta ton. Sementara itu, Kementan memproyeksi konsumsi tahun ini hanya sebesar 33,89 juta ton dengan asumsi pertumbuhan penduduk 1,27 persen tahun depan.

Artinya, terdapat proyeksi surplus beras antara perhitungan mutakhir dan data Kementan. Adapun, data perhitungan terkini menyebut surplus beras sebesar 2,85 juta ton, sementara Kementan memproyeksi surplus yang jauh lebih tinggi yakni 12,61 juta ton.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengonfirmasi data surplus tersebut. Menurut dia, surplus tahun ini yang mencapai 2,85 juta ton sangat tipis, sehingga kebijakan impor beras 1,8 juta ton sudah sangat tepat.


Saat ini, data pengadaan beras Bulog per 22 Oktober 2018 tercatat 2,94 juta ton, di mana 61,22 persennya berasal dari pengadaan luar negeri. Jika tidak ada impor, maka persediaan beras tahun ini terancam.

"Jadi intinya persediaan akhir tahun kita aman karena impor. Kalau tidak ada impor, kita tewas," pungkas Darmin.

CNNIndonesia.com sudah mencoba mengkonfirmasi ke Kementerian Pertanian. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban atau respons.  (glh/lav)