Perang Dagang AS, China Buka Kegiatan Ekonomi Lebih Luas

CNN Indonesia | Selasa, 13/11/2018 03:47 WIB
Perang Dagang AS, China Buka Kegiatan Ekonomi Lebih Luas Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri China Li Keqiang mengatakan negaranya akan semakin membuka kegiatan ekonominya dalam menghadapi peningkatan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat. Hal itu disampaikan saat Ia menuju pertemuan para pemimpin Asia-Pasifik di Singapura, Senin (12/11).

Dilansir dari Reuters, Kedatangan Li ke Singapura untuk mendengar seruan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam meningkatkan kerja sama di kawasan. Ia mengatakan multilateralisme saat ini berada di bawah ancaman tekanan politik.

"China telah membuka pintunya bagi dunia, kami tidak ada pernah menutupnya tapi akan membukanya lebih luas," katanya Senin (12/11). Li tidak langsung merujuk pernyataannya tersebut pada perang dagang yang sedang berkecamuk antara China dengan Amerika Serikat.



Li mengatakan untuk membuktikan ucapannya China akan mendorong dan mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) antara negara anggota ASEAN dengan Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan.

Li mengatakan pakta kerja sama perdagangan tersebut penting karena mencakup sepertiga produk domestik bruto (PDB) dunia. "Kami akan bekerja dengan semua pihak terkait agar perundingan tersebut cepat mencapai hasil," katanya. 

Tapi harapan Li tersebut kemungkinan masih sulit terwujud tahun ini. Pasalnya para diplomat regional mengatakan walaupun secara substansi perundingan dan poin-poin yang akan diatur dalam perjanjian RCEP sudah disepakati, tapi masih banyak hal yang perlu dibicarakan. Kesimpulan mengenai poin dalam RCEP kemungkinan baru bisa diambil tahun depan. 

"Selama KTT, para pemimpin perlu menyatakan komitmen mereka untuk menyelesaikan negosiasi, karena ini sangat penting bagi kawasan ini terutama dalam pandangan meningkatnya ketegangan perdagangan," kata Junever Mahilum-West, pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Filipina.

(mjs/agt)