Gabung Belt and Road China, Tonga Dapat Penundaan Bayar Utang

CNN Indonesia | Senin, 19/11/2018 13:05 WIB
Gabung Belt and Road China, Tonga Dapat Penundaan Bayar Utang Ilustrasi bendera China. (AFP PHOTO / STR)
Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu negara kepulauan di Pasifik Selatan, Tonga resmi terdaftar dalam program inisiatif China Belt and Road dan mendapatkan penangguhan pembayaran utang dari Beijing.

Keputusan itu diungkapkan penasihat politik untuk Perdana Menteri Tonga Lopeti Senitli kepada Reuters pada Minggu (18/11). Ia mengaku Tonga telah menandatangani nota kesepahaman Belt and Road dan menyetujui penundana pembayaran pinjaman lunak selama lima tahun.

Tonga saat ini memiliki utang yang cukup besar pada China. Penangguhan pembayaran diberikan bertepatan dengan kewajiban pembayaran pokok utang yang diperkirakan dapat membebani keuangan negara tersebut.



Hingga kini, Kementerian luar negeri China belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Ketergantungan keuangan Tonga pada China sudah dirasakan lebih dari satu dasawarsa setelah terjadi kerusuhan yang mematikan di ibukota negara itu, Nuku'alofa. Kejadian tersebut menghancurkan sebagian besar distrik bisnis dan pemerintah negara Pasifik yang tergolong kecil.

Untuk menangani krisis dan membangun kembali kota tersebut, pemerintah setempat mengambil pinjaman dari China hingga US$65 juta sebagai pinjaman awal. Kini, nilai pinjaman itu telah melebihi US$115 juta karena bunga dan pinjaman tambahan.


Jika dilihat dari laporan anggaran keuangan negara Toga, pinjaman tersebut hampir mewakili sepertiga dari produk domestik bruto (PDB) tahunan Tonga.

Penerbitan utang yang dilakukan China ini mempengaruhi keberadaan China di KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasik yang diadakan di Papua Nugini. Sabtu lalu, Wakil Presiden AS Mike Pence mengkritik program utama Presiden Xi Jinping ini dan mengatakan negara-negara seharusnya tidak menerima utang yang membahayakan kedaulatan mereka.

Sebagai informasi, menurut website resmi Belt and Road China, beberapa negara lain yang telah ikut mendaftarkan diri dalam strategi pembangunan yang diusulkan China ini adalah negara Fiji, Samoa, dan Papua Nugini. (mjs/agi)