Pemerintah Sebut Pembukaan DNI Kurangi Ketergantungan Impor

CNN Indonesia | Senin, 19/11/2018 18:36 WIB
Pemerintah Sebut Pembukaan DNI Kurangi Ketergantungan Impor Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam paket kebijakan XVI ditujukan demi mengurangi beban defisit neraca perdagangan. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam paket kebijakan XVI ditujukan demi mengurangi beban defisit neraca perdagangan. Relaksasi DNI diharapkan bisa mendorong investasi dan menciptakan produksi barang substitusi impor.

Airlangga mencontohkan bidang usaha yang masuk relaksasi DNI yakni percetakan kain. Airlangga bilang, pelonggaran DNI di sektor itu cukup penting karena pasokan dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan yang cukup tinggi. Menurut data kementerian, permintaan kain printing dalam negeri tercatat 236 ribu ton, namun produksi dalam negeri hanya 140 ribu ton.

Tak hanya itu, lanjut Airlangga mencontohkan, lapangan usaha crumb rubber dijamin menghasilkan permintaan tinggi karena bisa digunakan sebagai campuran aspal. Hanya saja, peminat investasi crumb rubber (karet olahan) tidak sebanyak permintaannya. Sejak 2012, ia menyebut hanya ada satu investor crumb rubber baru di Indonesia.



"Di sektor industri, pada dasarnya yang dibuka adalah ketergantungan impornya makin meningkat dan 2016 peminat investasinya tidak banyak. Tentu saat sekarang ini kami memperdalam substitusi impor, makanya (relaksasi DNI) ini kami lakukan," jelas Airlangga di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (19/11).

Lebih lanjut, ia menuturkan pembukaan DNI juga dimasukkan agar produktivitas industri semakin tinggi. Ia mencontohkan produktivitas industri rokok kretek, rokok putih, dan rokok lainnya yang terus turun, utamanya produksi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terhambat karena ada kewajiban bermitra dengan pelaku usaha besar.

"Utamanya produsen rokok yang produksinya di bawah 3 miliar batang per tahun, ini harus bekerja sama dengan industri di atas 50 miliar batang dan ini menghambat industri tumbuh," jelasnya.


Meski melonggarkan DNI, pemerintah tetap melindungi UMKM. Caranya, melarang investasi langsung asing yang senilai di bawah Rp10 miliar. Tak hanya itu, pemerintah juga berjanji mempermudah perizinan investasi UMKM dibanding perizinan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lainnya.

"Kami lakukan relaksasi di izin yang bisa menghambat usaha kecil dan mikro, di mana ini juga tercantum di dalam kebijakan DNI," pungkas dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2018 mengalami defisit sebesar US$1,82 miliar secara bulanan. Sedangkan secara kumulatif Januari-Oktober 2018, defisit perdagangan mencapai US$5,51 miliar.


Dalam kesempatan berbeda, Staf Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menambahkan seluruh kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo diterbitkan demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Hal itu termasuk mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi, sehingga asing bisa berinvestasi 100 persen.

"Tidak ada satu pun kepala negara di dunia yang tidak memberikan kebijakan untuk kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara," kata Ngabalin di Gedung Bina Graha, Senin (19/11).

Menurut dia, kebijakan ini merupakan salah satu langka pemerintah meningkatkan investasi di Indonesia dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang diterbitkan beberapa waktu lalu.

Beberapa sektor usaha yang dihapus dari DNI adalah industri percetakan kain, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, warung internet (warnet), jasa pengeboran migas di laut, industri rokok kretek dan putih, hingga gedung pertunjukan seni.


Sektor lainnya adalah industri kayu lapis, industri pariwisata alam, jasa survei panas bumi, jasa pemboran migas di laut, industri bubur kertas dari kayu dan sistem komunikasi data.

Ngabalin meminta kebijakan ini tak dipolitisasi dengan menilai Presiden Jokowi pro asing. Menurutnya, semua keputusan sudah melalui perhitungan.

"Saat ini negara mana yang tidak membangun kerja sama dengan dunia luar? Bohong. Di konferensi internasional ada yang disebut kalau anda ingin dihormati maka hormati orang lain, kalau anda ingin memberi maka siap untuk diberi," tutur Politikus Partai Golkar ini. (glh/chri)