"Turunin dulu enam bulan. Lihat dulu. Sawit kan rakyat kecil. Presiden mendengarkan kami. (Instruksi presiden) Rakyat jangan susah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/11).
Kebijakan ini diambil pasca-penurunan harga CPO dalam sepekan terakhir menjadi US$420 per ton. Padahal, dua pekan lalu harga CPO masih sekitar US$530 per ton.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut menyatakan pemerintah saat ini akan melihat respons pasar terlebih dulu. Di sisi lain, ia mengingatkan masih ada sekitar dana sekitar Rp30 triliun dalam kantong Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit.
"Presiden juga meminta bisa tidak digunakan untuk membantu petani kecil itu," ucap mantan Kepala Staf Kepresidenan ini.
"Karena harga minyak juga turun. Ini bagaimana kita bermain dengan perubahan dunia yang cepat. Harga minyak turun, kita untung rupiah menguat tapi ada juga yang rugi. Bagaimana menjaga ekuilibriumnya," tutur mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM ini.
Sebelumnya, pemerintah menerapkan pungutan demi mendorong hilirisasi produk kelapa sawit. Dana pungutan digunakan untuk subsidi selisih harga biodiesel dan peremajaan kelapa sawit.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2018, besaran pungutan ekspor sawit terbagi menjadi US$50 per ton untuk CPO, US$30 untuk produk turunan pertama dari CPO, dan US$20 untuk turunan kedua.
Lihat juga:Jokowi Akui Kesulitan Dongkrak Harga CPO |