Kemenkeu Bantah Akan Guyur Rp5,6 T ke BPJS Kesehatan

CNN Indonesia | Selasa, 27/11/2018 17:32 WIB
Kemenkeu Bantah Akan Guyur Rp5,6 T ke BPJS Kesehatan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah akan kembali memberikan bantuan kepada BPJS Kesehatan untuk mengatasi defisit keuangan mereka. Tapi, bantuan tidak sampai Rp5,6 triliun. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menyatakan akan kembali menggelontorkan bantuan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan demi membantu mereka mengatasi defisit keuangan. Tapi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo membantah besaran bantuan yang akan diberikan mencapai Rp5,6 triliun sebagaimana disampaikan oleh pihak BPJS Kesehatan.

Besaran bantuan, akan di bawah Rp5,6 triliun. "Kemarin BPJS Kesehatan bilang Rp5,6 triliun, tapi akan ada penyesuaian lagi dan lebih kecil karena Bu Menteri Keuangan menghendaki perbaikan collectability ratio dari mereka dulu," katanya di Jakarta, Senin (27/11).

Mardiasmo mengatakan bantuan keuangan tersebut rencananya akan cair pekan depan. Bantuan diberikan untuk membantu BPJS Kesehatan melunasi tunggakan tagihan pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut pada periode Oktober- Desember.


Pemberian bantuan diputuskan dalam rapat tingkat menteri di Kantor Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) akhir pekan lalu. Bantuan akan diambilkan dari dana cadangan pemerintah yang masuk ke dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).


"Ini bukan bailout (dana talangan), tapi bantuan pemerintah. Sekarang lagi dalam proses memasuki Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan mudah-mudahan cair awal minggu depan," katanya.

Kondisi keuangan BPJS Kesehatan pada 2018 ini diperkirakan masih akan sakit. Berdasarkan hasil audit BPKP, mereka berpotensi mengalami defisit keuangan sampai dengan Rp10,98 triliun pada sepanjang tahun ini. 

Untuk mengatasi masalah keuangan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan. Salah satunya, menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT) dan pemangkasan Dana Lokasi Umum.

Selain itu, pemerintah beberapa waktu lalu juga memberikan suntikan dana Rp4,9 triliun. Meskipun demikian, Mardiasmo mengatakan BPJS Kesehatan masih perlu dibantu lagi. 


Bantuan tersebut diberikan karena audit BPKP menunjukkan ada beberapa pengeluaran BPJS Kesehatan yang mendesak dan perlu dibayarkan dengan segera. "Bantuan ini diprioritaskan bagi pembayaran tagihan rumah sakit yang sudah berikan pelayanan, sudah klaim ke BPJS Kesehatan, dan akhir jatuh temponya sudah lewat overdue dan gagal bayar. Untuk itu, kami minta BPJS Kesehatan list by name dan by rumah sakit," katanya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan menyebut bakal kembali mendapatkan suntikan dana sebesar Rp5,6 triliun dari Kementerian Keuangan guna melunasi tunggakan yang belum dibayarkan ke rumah sakit mitra kerja sama.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebutkan suntikan dana itu diputuskan dalam rapat  di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Jadi hasil review kedua yang baru bersifat sementara itu adalah sudah diputuskan pemerintah akan menyuntik lagi dana subsidi Rp5,6 triliun. Jadi ini akan segera berproses," kata Fachmi, dikutip dari Antara, kemarin.

(glh/agt)