Rizal Ramli Sebut BPJS Dirancang untuk 'Gagal Finansial'
CNN Indonesia
Kamis, 15 Nov 2018 12:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) kesehatan dirancang untuk gagal secara finansial sejak dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Tak heran, sejak dibentuk hingga kini, masalah defisit anggaran tak pernah lepas dari lembaga ini.
"Ini bisa dikatakan 'sengaja' dirancang untuk akhirnya gagal financial. Ingat ya, ini tanda kutip. Dan ini yang harus kita benahi," kata Rizal di Jakarta, Rabu (15/11).
Kegagalan finansial yang dimaksud Rizal terlihat dari sejumlah indikasi. Pertama, menurut dia, sejak awal pemerintah sudah ogah-ogahan membentuk BPJS Kesehatan.
Hal ini, menurut dia, terlihat dari pernyataan pemerintah pada 2009 hingga 2014 yang menyebut Indonesia belum perlu memiliki Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), meski aturannya diteken sejak 2004. Waktu itu, Indonesia dianggap belum mampu membiayai SJSN
"Padahal Rusia dan Skandinavia sudah membuat SJSN pada tahun 1860an, yang mana mereka jauh lebih miskin dari Indonesia pada tahun 2010," ujar dia.
Sementara di Indonesia, BPJS Kesehatan sebagai implementasi UU SJSN baru dibentuk setelah pemerintah mendapat tekanan dari sejumlah pihak.
"Pemerintah yang dulu memang ogah-ogahan untuk melaksanakan BPJS. UU BPJS berhasil setelah mobilisasi dan tekanan serikat pekerja, kalangan intelektual dan anggota DPR yang progresif," terang dia.
Kedua, Rizal mengindikasi kesengajaan pemerintah membuat BPJS gagal ditinjau dari modal awal yang diberikan pemerintah sebesar Rp5 triliun. Angka ini dinilai Rizal sangat kecil untuk menutupi jaminan sosial di Indonesia.
Selain itu, menurut dia, biaya premi yang ditetapkan pemerintah sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Awal terbentuk, pemerintah membebankan 1 persen dari pendapatan kepada pekerja dan 4 persen kepada perusahaan.
"Padahal di negara lain Singapura pekerja kontribusi 6 sampai 8 persen dan perusahaan dikenakan 13 persen, di Malaysia sama begitu," beber dia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sepakat dengan Rizal terkait iuran yang sangat kecil. Pertama kali disepakati, menurut dia, iuran BPJS hanya berkisar Rp19 ribu untuk peserta kelas III. Saat ini, iuran tersebut sudah dinaikkan menjadi Rp23 ribu.
"Ya boleh jadi didesain gagal. Pemerintah memutuskan Rp19 ribu ya pasti gagal dong dan defisit. Padahal hitung-hitungan bank dunia sudah masuk di angka (minimal) Rp36 ribu per bulan," tutup dia.
Perlu Suntik Rp20 Triliun
Berdasarkan hitungan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp10,98 trilun. Sebagai solusi, Rizal mengusulkan pemerintah untuk menyuntikkan dana sebesar Rp20 triliun.
"Struktur anggaran harus diperkuat dengan pemerintah menambahkan suntikan modal Rp20 triliun," kata Riza.
Selain suntikan dana, untuk menyehatkan BPJS, Rizal bilang pemerintah harus merevisi ulang sistem iuran pekerja. Ia menyarankan besaran iuran korporasi dinaikkan menjadi 6 persen dan ditetapkan secara progresif.
"Misalnya, penghasilan dengan upah Rp5 juta diberi rate iuran 1,5 persen. Pemasukan yang di angka Rp5 juta-Rp10 juta dibebani 2 persen misalnya dan begitu seterusnya," kata dia.
Menanggapi pernyataan Rizal, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas menyebut pihaknya hanya berfungsi menjalankan tugas yang diamanatkan pemerintah. Permodalan awal sebesar Rp5 triliun pun menurut dia, sudah diputuskan pemerintah dengan pertimbangan yang masak. Demikian pula dengan besara iuran.
"Tugas BPJS Kesehatan adalah melaksanakan kebiijakan pemerintah, di sisi lain ada lembaga yang memiliki tugas menyesuaikan iuran," jelas Iqbal kepada CNNIndonesia.com.
Menurut Iqbal, BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Asuransi kesehatan (ASKES) yang sudah memiliki pengalaman terkait asuransi sosial. Saat ini, BPJS Kesehatan, menurut dia, juga sudah memasuki tahun kelima dengan manfaat yang dapat dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia. (mjs/ctr)
"Ini bisa dikatakan 'sengaja' dirancang untuk akhirnya gagal financial. Ingat ya, ini tanda kutip. Dan ini yang harus kita benahi," kata Rizal di Jakarta, Rabu (15/11).
Kegagalan finansial yang dimaksud Rizal terlihat dari sejumlah indikasi. Pertama, menurut dia, sejak awal pemerintah sudah ogah-ogahan membentuk BPJS Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Padahal Rusia dan Skandinavia sudah membuat SJSN pada tahun 1860an, yang mana mereka jauh lebih miskin dari Indonesia pada tahun 2010," ujar dia.
Sementara di Indonesia, BPJS Kesehatan sebagai implementasi UU SJSN baru dibentuk setelah pemerintah mendapat tekanan dari sejumlah pihak.
"Pemerintah yang dulu memang ogah-ogahan untuk melaksanakan BPJS. UU BPJS berhasil setelah mobilisasi dan tekanan serikat pekerja, kalangan intelektual dan anggota DPR yang progresif," terang dia.
Kedua, Rizal mengindikasi kesengajaan pemerintah membuat BPJS gagal ditinjau dari modal awal yang diberikan pemerintah sebesar Rp5 triliun. Angka ini dinilai Rizal sangat kecil untuk menutupi jaminan sosial di Indonesia.
Selain itu, menurut dia, biaya premi yang ditetapkan pemerintah sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Awal terbentuk, pemerintah membebankan 1 persen dari pendapatan kepada pekerja dan 4 persen kepada perusahaan.
"Padahal di negara lain Singapura pekerja kontribusi 6 sampai 8 persen dan perusahaan dikenakan 13 persen, di Malaysia sama begitu," beber dia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sepakat dengan Rizal terkait iuran yang sangat kecil. Pertama kali disepakati, menurut dia, iuran BPJS hanya berkisar Rp19 ribu untuk peserta kelas III. Saat ini, iuran tersebut sudah dinaikkan menjadi Rp23 ribu.
"Ya boleh jadi didesain gagal. Pemerintah memutuskan Rp19 ribu ya pasti gagal dong dan defisit. Padahal hitung-hitungan bank dunia sudah masuk di angka (minimal) Rp36 ribu per bulan," tutup dia.
Perlu Suntik Rp20 Triliun
Berdasarkan hitungan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp10,98 trilun. Sebagai solusi, Rizal mengusulkan pemerintah untuk menyuntikkan dana sebesar Rp20 triliun.
"Struktur anggaran harus diperkuat dengan pemerintah menambahkan suntikan modal Rp20 triliun," kata Riza.
Selain suntikan dana, untuk menyehatkan BPJS, Rizal bilang pemerintah harus merevisi ulang sistem iuran pekerja. Ia menyarankan besaran iuran korporasi dinaikkan menjadi 6 persen dan ditetapkan secara progresif.
"Misalnya, penghasilan dengan upah Rp5 juta diberi rate iuran 1,5 persen. Pemasukan yang di angka Rp5 juta-Rp10 juta dibebani 2 persen misalnya dan begitu seterusnya," kata dia.
Menanggapi pernyataan Rizal, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas menyebut pihaknya hanya berfungsi menjalankan tugas yang diamanatkan pemerintah. Permodalan awal sebesar Rp5 triliun pun menurut dia, sudah diputuskan pemerintah dengan pertimbangan yang masak. Demikian pula dengan besara iuran.
"Tugas BPJS Kesehatan adalah melaksanakan kebiijakan pemerintah, di sisi lain ada lembaga yang memiliki tugas menyesuaikan iuran," jelas Iqbal kepada CNNIndonesia.com.
Menurut Iqbal, BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Asuransi kesehatan (ASKES) yang sudah memiliki pengalaman terkait asuransi sosial. Saat ini, BPJS Kesehatan, menurut dia, juga sudah memasuki tahun kelima dengan manfaat yang dapat dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia. (mjs/ctr)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK