Pemerintah Ancang-ancang Sambut Efek Perang Dagang Jilid Dua

CNN Indonesia | Kamis, 29/11/2018 15:40 WIB
Pemerintah Ancang-ancang Sambut Efek Perang Dagang Jilid Dua Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono. (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengaku tengah mempersiapkan kebijakan untuk mengantisipasi dampak putaran kedua (second round effect) dari perang dagang. Imbas positif dari kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China adalah adanya potensi relokasi industri dari China ke negara berkembang termasuk Indonesia.
"Kami juga siapkan kira-kira selain paket kebijakan akan ada kebijakan yang sedang kami pikirkan, bagaimana kalau betul potensi (relokasi industri) ada supaya investor juga bisa investasi ke Indonesia," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kantornya, Kamis (29/11).

Investor di China, lanjutnya, juga tengah memperhatikan (wait and see) kondisi ekonomi global. Pemerintah memprediksi investor tersebut sedang menunggu hasil pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di KTT G20 yang berlangsung di Argentina pada 30 November-1 Desember 2018.

Jika pertemuan tersebut tidak menemui kesepakatan seperti yang terjadi dalam pertemuan keduanya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), maka investor diyakini akan segera mengambil langkah.


"Barangkali ketika G20 mereka melihat masih (perang dagang) berkepanjangan mereka harus putuskan relokasi atau tidak," ujarnya.
Susiwijono memaparkan kebijakan ini diarahkan untuk menarik investasi ke dalam negeri, selaras dengan tujuan Paket Kebijakan Ekonomi 16. Sebab, negara tetangga di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam sangat agresif dalam menarik investor.

Guna menarik investasi maka kebijakan itu akan dikombinasikan mencakup kepastian usaha, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan.
"Tujuannya sama dengan Paket Kebijakan Ekonomi 16, jadi pasti lebih kepada penguatannya. Kalau tujuannya sama, jadi instrumennya tinggal penguatan saja. Pasti tidak jauh dengan Paket Kebijakan Ekonomi 16, bukan bentuk baru," katanya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Paket Kebijakan EKonomi 16 guna menarik lebih banyak investasi asing demi memperbaiki defisit transaksi berjalan. Paket kebijakan tersebut terdiri dari perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), relaksasi Daftar Negatif Inevstasi (DNI), dan pengaturan Devisa hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam. (ulf/dea)