Pemerintah Yakin Penurunan Laba Tak Ganggu Proyek Pertamina
CNN Indonesia
Kamis, 06 Des 2018 06:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakin penurunan laba PT Pertamina (Persero) tidak akan mengganggu pelaksanaan proyek yang telah dicanangkan oleh perusahaan minyak negara tersebut.
Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian BUMN, laba bersih Pertamina hingga kuartal III 2018 hanya mencapai Rp5 triliun. Laba tersebut anjlok Rp30 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp35 triliun.
"Proyek tidak (terganggu)," ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Rabu (5/12).
Tahun ini, perseroan mengalokasikan anggaran investasi sebesar US$5,59 miliar. Sekitar separuh investasi tersebut dialokasikan untuk proyek hulu minyak dan gas demi mengerek produksi.
Sementara, sisanya digunakan untuk proyek kilang maupun pembangunan infrastruktur logistik. Beberapa proyek yang dikerjakan perseroan diantaranya; pengembangan blok terminasi; pembangunan empat proyek pengembangan kilang (RDMP) di Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai; dan, dua proyek pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) di Tuban dan Balongan.
Menurut Fajar, tergerusnya laba perusahaan minyak pelat merah tersebut merupakan konsekuensi dari ditahannya harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga minyak. Ditahannya harga minyak dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sama seperti instruksi pemerintah kepada PT PLN (Persero) untuk menahan tarif listrik.
"Salah satu tugas BUMN adalah sebagai agen pembangunan. Pada saat kondisi jelek, untuk keselamatan, kadang BUMN tidak perlu untung," ujarnya.
Selanjutnya, pemerintah juga telah merelakan penerimaan dividen dari Pertamina untuk tahun ini berkurang. Sebagai catatan, tahun ini pemerintah menargetkan bisa mendapatkan penerimaan dividen dari Pertamina mencapai Rp5 triliun dengan rasio payout 15 persen.
Target laba tersebut disusun dengan asumsi laba mencapai Rp32,77 triliun. "Dividen pasti turun. Laba kan turun," ujarnya.
Fajar mengungkapkan laba Pertamina di akhir tahun kemungkinan bakal terungkit setelah memasukkan tambahan dari pembayaran subsidi solar yang naik dari Rp500 per liter menjadi Rp2 ribu per liter. Namun, Fajar tidak menyebutkan besaran proyeksinya.
(sfr/agt)
Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian BUMN, laba bersih Pertamina hingga kuartal III 2018 hanya mencapai Rp5 triliun. Laba tersebut anjlok Rp30 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp35 triliun.
"Proyek tidak (terganggu)," ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Rabu (5/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahun ini, perseroan mengalokasikan anggaran investasi sebesar US$5,59 miliar. Sekitar separuh investasi tersebut dialokasikan untuk proyek hulu minyak dan gas demi mengerek produksi.
Sementara, sisanya digunakan untuk proyek kilang maupun pembangunan infrastruktur logistik. Beberapa proyek yang dikerjakan perseroan diantaranya; pengembangan blok terminasi; pembangunan empat proyek pengembangan kilang (RDMP) di Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai; dan, dua proyek pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) di Tuban dan Balongan.
"Salah satu tugas BUMN adalah sebagai agen pembangunan. Pada saat kondisi jelek, untuk keselamatan, kadang BUMN tidak perlu untung," ujarnya.
Selanjutnya, pemerintah juga telah merelakan penerimaan dividen dari Pertamina untuk tahun ini berkurang. Sebagai catatan, tahun ini pemerintah menargetkan bisa mendapatkan penerimaan dividen dari Pertamina mencapai Rp5 triliun dengan rasio payout 15 persen.
Target laba tersebut disusun dengan asumsi laba mencapai Rp32,77 triliun. "Dividen pasti turun. Laba kan turun," ujarnya.
Fajar mengungkapkan laba Pertamina di akhir tahun kemungkinan bakal terungkit setelah memasukkan tambahan dari pembayaran subsidi solar yang naik dari Rp500 per liter menjadi Rp2 ribu per liter. Namun, Fajar tidak menyebutkan besaran proyeksinya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK