Pemerintah Ingin Bangun Pendidikan Vokasi di Pesantren

CNN Indonesia | Sabtu, 08/12/2018 16:23 WIB
Pemerintah Ingin Bangun Pendidikan Vokasi di Pesantren Ilustrasi pesantren. (CNN Indonesia/Muhammad Amas)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjanjikan pemerintah akan mendorong pendidikan vokasi secara besar-besaran pada tahun depan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tak hanya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pendidikan vokasi juga berpeluang di bangun di pesantren.

"Mulai tahun depan, pemerintah akan melaksanakan pendidikan vokasi besar-besaran. Bukan hanya untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tetapi nanti bisa saja pesantren, ada vokasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Jumat (7/12).

Dalam rapat koordinasi yang digelar hari ini, Darmin mengumpulkan sejumlah kepala daerah untuk membahas pendidikan vokasi yang menjadi andalan di masing-masing daerah. Kepala daerah yang hadir, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.


Pemerintah, lanjut Darmin, saat ini tengah menyusun peta jalan pendidikan vokasi di Indonesia. Peta jalan tersebut disusun dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda).


Dalam hal ini, tahun depan, masing-masing daerah diminta memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menjadi andalan. Materi ajar SMK tersebut merupakan kurikulum lokal yang sesuai dengan potensi yang ada di daerah.

"Masing-masing daerah bisa berbeda. Jawa Timur bisa berbeda dengan Bali," ujar Darmin.

Darmin menjelaskan, pemerintah juga perlu merumuskan standar kurikulum SMK sesuai bidangnya. Setelah kurikulum dirombak, kualitas pengajar juga perlu ditingkatkan, misalnya dengan program training of trainer (ToT).

"Jangan cuma kurikulum diubah tetapi gurunya itu-itu juga. Nanti balik lagi," ujarnya.

Selanjutnya, menurut Darmin, pemerintah akan merampungkan aturan teknis insentif pengurangan pajak bagi perusahaan yang terlibat dalam pendidikan vokasi sebelum akhir tahun. Dengan adanya insentif keterlibatan dunia usaha, pemerintah berharap pendidikan vokasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Adapun besaran pengurang pajak direncanakan sebesar 200 persen dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membantu program vokasi.

"Bisa saja untuk meminjamkan tenaga pengajar, penggunaan mesin-mesin, maupun program magang. Kami sudah buat hitung-hitungannya," jelasnya.


Secara terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah pusat. Ia menyebut, pihaknya akan menambah bidang pendidikan yang diajarkan di SMK sesuai potensi daerah.

Di Jabar, menurut dia, terdapat sembilan potensi pengembangan SMK beberapa di antaranya pariwisata, agribisnis, maritim, pertanian, dana ekonomi kreatif. Saat ini, menurut Uu, sudah ada sembilan SMK percontohan yang materi pengajarannya sesuai dengan potensi perekonomian lokal.

"Kemarin, ada kendala (untuk mengubah), karena harus sesuai dengan kurikulum nasional tetapi sekarang diberikan kebebasan. Jadi kami lega," ungkapnya.

Tak hanya itu, lanjut Uu, pengajar juga diminta untuk menyelipkan nilai-nilai moral dan akhlak di saat menyampaikan materi pembelajaran. Dengan demikian, selain mengajarkan ketrampilan, pengajar juga membangun karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (sfr/agi)