KPK Beri Perhatian Khusus ke Anggaran Infrastruktur Jokowi

CNN Indonesia | Minggu, 09/12/2018 16:53 WIB
KPK Beri Perhatian Khusus ke Anggaran Infrastruktur Jokowi (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus terhadap anggaran pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Maklum, di pemerintahan Jokowi anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur cukup besar.

Ambil Contoh, untuk pembangunan infrastruktur yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada empat tahun belakangan ini jumlah anggaran yang digelontorkan mencapai Rp400 triliun lebih. 

Anggaran tersebut naik dua kali lipat jika dibandingkan pada periode 2010-2014 yang sekitar Rp200 triliun. 
"Pembiayaan infrastruktur cukup besar kalau ditotal Rp4.000 triliun, kami punya perhatian khusus makanya kami kawal," ucap Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief, di Taman Suropati, Jakarta, (9/12).



KPK kata Laode memperkirakan kalau tidak diberi perhatian lebih oleh KPK, anggaran besar tersebut berpotensi untuk disalahgunakan. KPK, ujarnya bakal mengawal mulai dari proses penawaran proyeknya.

"Kawal melalui proses penawarannya, mulai planning. Berharap planning dan budgetting-nya bisa menggunakan e-planning dan e-budgeting," ucapnya.

Lebih lanjut, KPK juga bakal melakukan kajian khusus terkait proyek infrastruktur. Menurutnya terdapat masalah regulasi yang menjadi payung hukum di proyek infrastruktur di subsektor transportasi yang bisa menjadi celah korupsi.


"Misal, belum ada regulasi dari undang-undang di subsektor transportasi belum ada keterkaitan tata transportasi nasional, wilayah dan lokal," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga bakal mengawasi anggota legislatif dan eksekutif yang menangani proyek infrastruktur ini. Pasalnya mereka seringkali terlibat konflik kepentingan (conflict of interest).

"Kemudian kami dapat yang paling sering terjadi konflik kepentingan, dia pemerintah dia, pengusahanya juga. Yang begini yang paling utama konflik kepentingan bukan hanya di parlemen tapi terjadi di eksekutif," tuturnya.

(SAH/agt)