Moeldoko Minta Pemda Bantu Pertahankan Lahan Pertanian

CNN Indonesia | Kamis, 13/12/2018 19:48 WIB
Moeldoko Minta Pemda Bantu Pertahankan Lahan Pertanian Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut setiap tahunnya 120 ribu ha lahan pertanian beralih fungsi atau terkonversi pemanfaatannya.(CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta pemerintah daerah (pemda) ikut mengambil peran dalam mempertahankan lahan milik petani di daerah-daerah yang sangat potensial untuk produksi hasil tani. Hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi lahan pertanian yang terus menyusut dan beralih fungsi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data yang dikantonginya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), jumlah lahan pertanian di Indonesia ada sekitar 7,1 juta hektar pada tahun ini. Dari jumlah itu, sekitar 120 ribu hektar per tahun beralih fungsi atau terkonversi pemanfaatannya.

Padahal, di waktu yang bersamaan, pemerintah turut menjalankan program cetak sawah baru. Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), setidaknya ada pencetakan lahan sawah baru sekitar 215 ribu hektar dari berbagai daerah selama 2015-2018.


"Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk pertahankan daerah yang tingkat kesuburannya tinggi, kecuali tanah marginal. Tapi kalau daerah yang subur, jangan sedikit pun diusik," ujarnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/12).


Menurutnya, peran pemda diperlukan karena bersingungan langsung dengan petani. Selain itu, agar bisa mengoptimalkan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah pusat, misalnya melalui pemberian dana desa, subsidi, dan pembangunan infrastruktur pertanian.

Dari sisi fiskal, setidaknya pemerintah memberikan dana desa sebesar Rp60 triliun pada tahun ini dengan nominal rata-rata yang didapat masing-masing desa sebesar Rp800 juta per tahun. Dana ini, katanya, bisa digunakan desa untuk turut membangun infrastruktur pertanian yang tidak memerlukan dana besar.

Sementara untuk infrastruktur skala besar, pemerintah pusat turut mengalokasikan anggaran ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk ikut membangun embung, irigasi, dan jaringan air di daerah-daerah.

"Pembangunan waduk misalnya, itu tujuannya agar petani tidak hanya sekali panen, tapi berkali-kali dalam setahun agar mereka tidak perlu sampai jual lahan lagi," katanya.


Tak ketinggalan, ada pula aliran fiskal dalam bentuk subsidi, misalnya subsidi pupuk dan benih tani. "Dari Kementan ada subsidi, jadi cukup komprehensif, tinggal dioptimalkan," imbuhnya.

Kendati begitu, ia masih enggan merinci kontribusi apa saja yang sekiranya bisa diberikan pemda dan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat ke depan. Namun, ia menyebut pemerintah pusat tengah mempercepat pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) Lahan Sawah Abadi. Kehadiran Perpres ini bertujuan untuk membenahi tata kelola lahan pertanian dan meminimalisir peralihan fungsi.

"Nanti akan diatur, bukan dilarang. Mudah-mudahan akhir tahun ini (Perpres keluar)," pungkasnya. (uli/agi)