BPS Sebut Indeks Pembangunan Teknologi RI Rendah

CNN Indonesia | Senin, 17/12/2018 18:50 WIB
BPS Sebut Indeks Pembangunan Teknologi RI Rendah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebut Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi RI pada 2017 kemarin masih di skala 4,99 atau rendah. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia pada 2017 kemarin berada di angka 4,99 dari skala 1-10. Indeks ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,34 pada 2016 dan 3,88 pada 2015.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan indeks ini memang meningkat dari tahun sebelumnya. Namun sejatinya indeks pembangunan TIK Indonesia masih belum memuaskan.

Pasalnya, indeks masih belum mencapai skala 5 dari 10. "Ini menunjukkan Indonesia masih jauh dari angka 10, meski setidaknya dari tahun ke tahun," ujar Kecuk, begitu ia akrab disapa, di Gedung BPS, Senin (17/12).


Lebih lanjut, ia mengatakan indeks pembangunan TIK Indonesia belum mumpuni karena indikator penggunaan internet lebih rendah dibandingkan akses dan infrastruktur serta keahlian masyarakat. Tercatat, indikator penggunaan internet berada di angka 4,44 dari skala 1-10.


Sementara indikator akses dan infrastruktur di 5,16 dan indikator keahlian 5,75. Meski, ketiga indikator itu sebenarnya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Misalnya, indikator penggunaan pada 2015 dan 2016, masing-masing 2,21 dan 3,19. Lalu, indikator akses dan infrastruktur berada di 4,81 dan 4,88. Sedangkan indikator keahlian di 5,38 dan 5,54.

Masalah tersebut terjadi karena pengguna internet di tanah air masih didominasi oleh kalangan muda atau milenial saja. Namun, partisipasi penggunaan dari generasi lanjut usai sangat terbatas.

Kecuk mengatakan masalah tersebut tak lepas dari durasi tingkat pendidikan di Indonesia yang rata-rata hanya sampai tingkat SD dan SMP. "Sebetulnya generasi tua sudah gunakan seluler, tapi terbatas, kadang Whatsapp ada yang belum lancar. Jadi pendidikan harus digenjot agar tidak ada gaptek (gagap teknologi)," katanya.


Sementara indikator akses dan infrastruktur berhasil meningkat lantaran pemerintah tengah gencar membangun jaringan internet, misalnya pembangunan jaringan serat optik di kawasan Indonesia barat dan timur atau yang dikenal dengan proyek Palapa Ring. Sedangkan tingkat keahlian naik karena penguasaan TIK oleh kalangan milenial yang cukup cepat dari waktu ke waktu.

Kendati begitu, menurutnya, ketiga indikator penentu indeks pembangunan TIK ini belum mampu mengetahui apakah tingkat penggunaan internet juga ditentukan oleh tarif internet dan harga gadget yang terjangkau bagi masyarakat.

"Tapi sebenarnya harga gadget itu pilihan, sama dengan tarif internet mana yang terjangkau bagi penggunanya. Kalau memang mereka butuh, pasti akan tetap menyesuaikan," terangnya.

Di sisi lain, indeks mencatat penggunaan internet di Indonesia masih belum merata, meski perkembangan teknologi dan ekonomi digital menumbuhkan penggunaan internet masyarakat di masing-masing kawasan. Sebab, hanya beberapa daerah saja yang mempunyai indeks pembangunan TIK yang melebihi rata-rata nasional.


Misalnya, tingkat pembangunan TIK di DKI Jakarta sekitar 7,41, Yogyakarta 6,12, Kalimantan Timur 5,84, Bali 5,63, dan Kepulauan Riau 5,59. Lalu, Kalimantan Utara 4,95, Banten 4,82, Sulawesi Utara 4,64, Jawa Barat 4,51, dan Kalimantan Selatan 4,41.

Sementara beberapa provinsi justru memiliki indeks yang sangat rendah, seperti; Papua 2,41, Nusa Tenggara Timur (NTT) 2,75, Sulawesi Barat 3,02, Maluku Utara 3,21, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 3,29.

"Artinya masih ada permasalahan disparitas antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Harapannya, ke depan ada pemerataan baik secara infrastruktur maupun edukasi," pungkasnya.

(uli/agt)