Menkeu Minta Masyarakat Perhatikan Aset Ketimbang Utang RI

CNN Indonesia | Senin, 17/12/2018 16:04 WIB
Menkeu Minta Masyarakat Perhatikan Aset Ketimbang Utang RI Menkeu Sri Mulyani meminta masyarakat memberi perhatian lebih ke aset ketimbang utang negara. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap masyarakat tidak memusatkan perhatiannya lagi terhadap utang yang ditarik pemerintah. Menurutnya, utang pemerintah sudah diawasi banyak pihak, sehingga kritik masyarakat seharusnya bisa dituangkan ke hal lain.

Sri Mulyani menyampaikan saat ini utang Indonesia sudah diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Selain pemerintah, utang juga diawasi lembaga pemeringkat internasional (credit rating agency).

"Perhatian publik tenaganya habis hanya untuk memelototi utang, padahal utang ini sudah banyak dipelototi banyak orang. Public debt kami jaga, kami publish setiap bulan, kami juga rilis jenis surat utang jatuh tempo. Ini juga kemudian dilihat oleh pengamat yang addicted dengan (topik) utang," jelas Sri Mulyani di kantornya, Senin (17/12).



Daripada utang, Sri Mulyani mengatakan lebih baik masyarakat mengkritisi masalah lain. Salah satu yang ia minta, kritik terhadap pengelolaan aset negara.

Menurut Ani, saat ini banyak aset negara yang menganggur dan kurang produktif. Padahal, aset tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurut dia, saat ini banyak aset negara yang dikelola oleh lembaga dan kementerian selain instansinya. Hanya saja menurutnya, pejabat publik di beberapa instansi itu tidak mengerti bahwa aset tersebut banyak yang menganggur.


Celakanya, banyak pejabat publik yang tak tahu bagaimana caranya mengelola aset yang dimilikinya. "Birokrat ini tidak terlalu peduli dengan opportunity cost dan tidak pernah ditagih, "Kok aset itu didiamkan saja?" Pejabat silih berganti, staf yang mengelola ikut berganti, tapi mereka tidak ada kepekaan. Akuntabilitas seperti ini yang harusnya disampaikan kepada publik, tenaga publik malah memelototi utang," kata dia.

Di samping itu menurutnya, pejabat publik pengelola aset juga harus punya perencanaan terkait pemanfaatan aset maksimal lima tahun sebelum masa depresiasi aset itu habis. Sehingga, ketika masa pemanfaatannya habis dan dikembalikan ke Kemenkeu, pihaknya tinggal melakukan administrasi manfaat aset secara lebih efisien.

"Akan lebih bagus jika itu disertai dengan mekanisme value yang bermanfaat," pungkas dia.

(glh/agt)