Dua Bendungan Proyek Jokowi Terganjal Soal Pembayaran Lahan
CNN Indonesia
Rabu, 26 Des 2018 11:25 WIB
Bogor, CNN Indonesia -- Dua bendungan penahan banjir bagi Provinsi DKI Jakarta yang dibangun oleh pemerintah pusat masih terganjal masalah pembayaran lahan. Bendungan tersebut ialah Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per 26 Desember 2018, total pembayaran atas lahan proyek Bendungan Sukamahi baru mencapai 38,68 persen atau setara 18,06 hektare (ha) dari total luas bendungan mencapai 46,69 ha.
Sementara sisanya 28,63 ha belum dibayarkan, dimana sekitar 18,66 ha saat ini masih dalam proses musyawarah dengan warga sekitar.
Begitu pula dengan Bendungan Ciawi, pembayaran atas pembebasan lahan baru sekitar 24,03 ha atau 31,37 persen dari total luas 76,6 ha. Sisanya, 52,57 ha belum dibayarkan dengan luasan yang masih dalam proses musyawarah sekitar 14,36 ha.
Walhasil, progres konstruksi bangunan Bendungan Sukamahi baru sekitar 15 persen dan Bendungan Ciawi 9 persen. Meski, konstruksi lahan masing-masing sudah mencapai 50 persen.
Kendati begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini proses pembangunan kedua bendungan tetap akan rampung sesuai target, yakni 2019 mendatang.
Hal ini disampaikannya saat melakukan peninjauan langsung ke dua bendungan pada pagi ini, Rabu (26/12) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Insyaallah, bulan Januari (2019), sisanya bisa diselesaikan, tinggal pembayaran. Tapi saya rasa progresnya akan baik. Ini cukup dari APBN," ujar Jokowi saat meninjau Bendungan Sukamahi.
Jokowi menyatakan pembangunan kedua bendungan ini sangat diperlukan karena bertujuan untuk mengurangi potensi banjir Provinsi DKI Jakarta. Hal ini merupakan langkah antisipasi di tingkat hulu agar kiriman air dari Bogor berkurang ke Sungai Ciliwung.
Dengan kedua bendungan ini, aliran air dari Bogor bisa ditahan di dua bendungan sebelum akhirnya mengalir ke kanal Banjir Kanal Timur (BKT) hingga Pintu Air Manggarai. "Ini bisa mengurangi potensi banjir sekitar 30 persen. Gede banget," katanya.
Kendati begitu, Jokowi bilang tak hanya antisipasi di hulu, penanganan potensi banjir juga perlu dilakukan di tingkat hilir. Misalnya, dengan melakukan pelebaran sungai, pembuatan sumur resapan, hingga pembersihan drainase. (uli/bir)
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per 26 Desember 2018, total pembayaran atas lahan proyek Bendungan Sukamahi baru mencapai 38,68 persen atau setara 18,06 hektare (ha) dari total luas bendungan mencapai 46,69 ha.
Sementara sisanya 28,63 ha belum dibayarkan, dimana sekitar 18,66 ha saat ini masih dalam proses musyawarah dengan warga sekitar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Begitu pula dengan Bendungan Ciawi, pembayaran atas pembebasan lahan baru sekitar 24,03 ha atau 31,37 persen dari total luas 76,6 ha. Sisanya, 52,57 ha belum dibayarkan dengan luasan yang masih dalam proses musyawarah sekitar 14,36 ha.
Walhasil, progres konstruksi bangunan Bendungan Sukamahi baru sekitar 15 persen dan Bendungan Ciawi 9 persen. Meski, konstruksi lahan masing-masing sudah mencapai 50 persen.
Hal ini disampaikannya saat melakukan peninjauan langsung ke dua bendungan pada pagi ini, Rabu (26/12) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Insyaallah, bulan Januari (2019), sisanya bisa diselesaikan, tinggal pembayaran. Tapi saya rasa progresnya akan baik. Ini cukup dari APBN," ujar Jokowi saat meninjau Bendungan Sukamahi.
Jokowi menyatakan pembangunan kedua bendungan ini sangat diperlukan karena bertujuan untuk mengurangi potensi banjir Provinsi DKI Jakarta. Hal ini merupakan langkah antisipasi di tingkat hulu agar kiriman air dari Bogor berkurang ke Sungai Ciliwung.
Dengan kedua bendungan ini, aliran air dari Bogor bisa ditahan di dua bendungan sebelum akhirnya mengalir ke kanal Banjir Kanal Timur (BKT) hingga Pintu Air Manggarai. "Ini bisa mengurangi potensi banjir sekitar 30 persen. Gede banget," katanya.
Kendati begitu, Jokowi bilang tak hanya antisipasi di hulu, penanganan potensi banjir juga perlu dilakukan di tingkat hilir. Misalnya, dengan melakukan pelebaran sungai, pembuatan sumur resapan, hingga pembersihan drainase. (uli/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK