Diterjang Tsunami, Status KEK Tanjung Lesung Dipertahankan
CNN Indonesia
Jumat, 28 Des 2018 09:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung tak akan diubah, meski wilayah itu terkena dampak dari bencana tsunami di Selat Sunda beberapa waktu lalu.
"Masih. Dia (KEK Tanjung Lesung) tidak ada masalah, paling-paling ada upaya untuk menjaga abrasi dan mitigasi bencana lagi," ujar Darmin di kantornya, Kamis (27/12).
Hal ini diputuskannya usai mengadakan evaluasi kondisi terkini KEK Tanjung Lesung. Meski sempat diterjang tsunami, Darmin meyakini ke depan minat investasi di kawasan wisata itu akan tetap ada selama berbagai mitigasi bencana bisa ditingkatkan.
Pemerintah, menurut Darmin, sebenarnya sudah menyiapkan mitigasi bencana untuk wilayah tersebut. Namun, perencanaan yang dibuat sebelumnya tidak memperkirakan ada potensi bencana dari Gunung Anak Krakatau.
"Makanya begitu longsor (di bawah laut) kemarin di sana, siapa yang mengerti, itu kan tidak pernah ada, padahal dia berhadapan persis," katanya.
Sebagai mitigasi ke depan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penambahan luas pinggir pantai dan pencegahan abrasi, misalnya dengan membangun pemecah ombak (break water). Ini seiring dengan hasil evaluasi KEK Tanjung Lesung yang menyatakan batas pinggir pantai yang semula sekitar 100 meter, hanya tersisa 50-60 meter dari laut.
Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan rencana pembangunan break water itu bisa direalisasikan. Pemerintah masih perlu mengkaji lebih dalam kesiapan pembangunan break water tersebut dan berdiskusi badan usaha pengelola kawasan, yaitu PT Jababeka Group Tbk.
"Mestinya (dibangun break water), tapi jangan dulu ditanya," imbuhnya.
Direktur Utama Jababeka Group Setyono Djuandi Darmono mengatakan pihak pengelola sejatinya masih yakin dengan kelanjutan status KEK Tanjung Lesung. Namun, peningkatan mitigasi dan langkah pemulihan bencana dibutuhkan guna menjaga daya tarik investor berinvestasi.
Selain itu, pencegahan bencana harus dilakukan pada semua jenis bencana yang berpotensi terjadi. "Break water ini salah satunya yang sifatnya bisa mencegah, sebab kalau tidak nanti kami susah untuk jual ke luar negeri," ungkapnya.
Kendati begitu, menurutnya, upaya pengadaan break water masih perlu dimatangkan karena diperkirakan membutuhkan anggaran yang tak sedikit. "Ini bukan teritori kami, jadi harus dilihat nanti cari uangnya dari mana kalau semuanya mau pakai break water. Amerika Serikat saja tidak sanggup sediakan banyak-banyak," jelasnya. (uli/agi)
"Masih. Dia (KEK Tanjung Lesung) tidak ada masalah, paling-paling ada upaya untuk menjaga abrasi dan mitigasi bencana lagi," ujar Darmin di kantornya, Kamis (27/12).
Hal ini diputuskannya usai mengadakan evaluasi kondisi terkini KEK Tanjung Lesung. Meski sempat diterjang tsunami, Darmin meyakini ke depan minat investasi di kawasan wisata itu akan tetap ada selama berbagai mitigasi bencana bisa ditingkatkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya begitu longsor (di bawah laut) kemarin di sana, siapa yang mengerti, itu kan tidak pernah ada, padahal dia berhadapan persis," katanya.
Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan rencana pembangunan break water itu bisa direalisasikan. Pemerintah masih perlu mengkaji lebih dalam kesiapan pembangunan break water tersebut dan berdiskusi badan usaha pengelola kawasan, yaitu PT Jababeka Group Tbk.
"Mestinya (dibangun break water), tapi jangan dulu ditanya," imbuhnya.
Direktur Utama Jababeka Group Setyono Djuandi Darmono mengatakan pihak pengelola sejatinya masih yakin dengan kelanjutan status KEK Tanjung Lesung. Namun, peningkatan mitigasi dan langkah pemulihan bencana dibutuhkan guna menjaga daya tarik investor berinvestasi.
Selain itu, pencegahan bencana harus dilakukan pada semua jenis bencana yang berpotensi terjadi. "Break water ini salah satunya yang sifatnya bisa mencegah, sebab kalau tidak nanti kami susah untuk jual ke luar negeri," ungkapnya.
Kendati begitu, menurutnya, upaya pengadaan break water masih perlu dimatangkan karena diperkirakan membutuhkan anggaran yang tak sedikit. "Ini bukan teritori kami, jadi harus dilihat nanti cari uangnya dari mana kalau semuanya mau pakai break water. Amerika Serikat saja tidak sanggup sediakan banyak-banyak," jelasnya. (uli/agi)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK