ANALISIS

Adu Taktik Dana Bencana Era Jokowi vs SBY

CNN Indonesia | Senin, 31/12/2018 19:00 WIB
Adu Taktik Dana Bencana Era Jokowi vs SBY Ilustrasi bencana. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia terus dirundung duka dengan bencana alam sepanjang 2018. Tak main-main, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan lebih dari 2 ribu bencana terjadi sejak Januari-Desember 2018.

Puting beliung menjadi bencana terbanyak yang terjadi sepanjang tahun ini, yakni sebanyak 750, disusul banjir 627 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 370 kejadian, dan kekeringan 129 kejadian.

Belum lagi dengan banyaknya kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, gelombang pasang, gempa bumi, hingga tsunami yang melanda Banten dan Lampung pada penghujung tahun ini.



Sayangnya, pemerintah seakan tak belajar dari 'cobaan' tahun ini. Pemerintah bukannya jor-joran menggelontorkan dana untuk antisipasi dan penanggulangan bencana alam pada 2019 mendatang, melainkan hanya mengucurkan dana yang tak jauh berbeda seperti pada 2018.

Parahnya lagi, BNPB, sebagai salah satu lembaga penanggulangan bencana justru mendapatkan dana untuk tahun depan dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun ini.

Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BNPB hanya Rp619,4 miliar, turun 17,34 persen dari dana yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp749,4 miliar. Padahal pada tahun ini, pemerintah pada akhirnya menambah kucuran anggaran untuk penanggulangan bencana mencapai triliunan rupiah. 

Hingga awal Oktober lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tambahan anggaran yang sudah dikucurkan untuk penanggulangan bencana Lombok, Palu dan Donggala mencapai Rp2,1 triliun. 


Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bisa dibilang sedikit lebih beruntung karena mendapatkan alokasi dana lebih tinggi pada 2019, meski hanya naik tipis.

Dompet BPPT tahun depan akan terisi sebesar Rp1,12 triliun dan BMKG Rp1,75 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran yang diberikan pemerintah tahun ini, dana untuk BPPT naik sebesar 7,69 persen dan BMKG 9,37 persen.

"Logikanya kalau BNPB turun berarti penanggulangan bencana terkait tugas BNPB ya turun, jadi risiko bencana juga lebih tinggi. Ya memang ada yang naik lembaga lain, tapi tidak signifikan, jadi sebenarnya stagnan," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (29/12).


Berkaca pada berbagai episode bencana yang terjadi pada tahun ini, Faisal menilai seharusnya pemerintah mengucurkan minimal Rp1 triliun untuk masing-masing lembaga antisipasi dan penanggulangan bencana.

Maklumlah, BNPB, BMKG, dan BPPT membutuhkan dana yang tak sedikit untuk menyediakan dan merawat teknologi yang bisa mendeteksi bencana alam di berbagai wilayah.

Apalagi, saat ini pemerintah juga fokus pada program pengentasan kemiskinan. Bila pemerintah pelit menganggarkan dana untuk mengantisipasi bencana, Faisal menilai ada kontradiksi di sini.

"Seharusnya pola pikir pemerintah berubah, dana untuk bencana harusnya menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan. Ini dana bantuan sosial (bansos) tinggi, tapi percuma kalau anggaran bencana sedikit," jelas Faisal.

Dana Bencana Era Jokowi 'Kalah Telak' Dibandingkan SBYSuasana korban tsunami di Pandeglang. (Foto: CNN Indonesia/Tri Wahyuni)

Ia menjelaskan tiga tahun belakangan ini pemerintah menggenjot alokasi dana untuk bansos. Tengok saja pada 2017 lalu, pemerintah menganggarkan dana untuk bansos sebesar Rp58,1 triliun. Tahun ini jumlahnya melejit 32,97 persen menjadi Rp77,26 triliun, kemudian tahun depan dinaikkan lagi menjadi Rp102,05 triliun.

Anggaran untuk BNPB, BPPT, dan BMKG selama era Presiden Joko Widodo memang terbilang tak tumbuh signifikan.


Untuk BNPB, pada 2015 silam mendapatkan kucuran dana sebesar Rp1,7 triliun, lalu tahun depannya turun menjadi hanya Rp1,18 triliun. Beruntung, pada 2017 angkanya kembali naik menjadi Rp1,78 triliun.

Sementara, alokasi anggaran untuk BPPT konsisten naik sejak 2015 sampai 2017 walaupun hanya sedikit. Bila diurutkan, BPPT mengantongi dana sebesar Rp956,2 miliar pada 2015 dari pemerintah. Angka itu naik pada 2016 dan 2017 masing-masing menjadi Rp977,1 miliar dan Rp1,1 triliun.

Beda lagi, dana untuk BMKG justru mengalami tren penurunan sejak 2015 hingga 2017. Pemerintah memberikan anggaran pada 2015 sebesar Rp1,81 triliun, lalu pada 2016 Rp1,55 triliun, dan 2017 Rp1,54 triliun.

Perbandingan dengan Era SBY

Sementara itu, dana yang dialokasikan pemerintah semasa era Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) relatif meningkat terkait dengan penanganan bencana. Kenaikannya pun pernah jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada pemerintahan sekarang.

Contohnya, anggaran untuk BNPB pada akhir pemerintahan SBY 2014 lalu melonjak 71,64 persen dari hanya Rp1,34 triliun menjadi Rp2,3 triliun pada 2013.

Sementara, kenaikan anggaran BMKG pada periode yang sama terbilang lebih tipis hanya 2,87 persen menjadi Rp1,43 triliun dari Rp1,39 triliun pada 2013. Lalu, BPPT menjadi lembaga yang anggarannya diturunkan pada 2014. Angkanya menjadi Rp768,2 miliar dari 2013 yang mencapai Rp888,7 miliar.

Dana Bencana Era Jokowi 'Kalah Telak' Dibandingkan SBYSuasana di Lombok pada Agustus lalu. (Foto: Bayu Wiguna/via REUTERS)



Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus berpendapat kucuran dana yang diberikan untuk tiga lembaga ini lebih baik pada zaman SBY secara kenaikannya. Beberapa kali memang sempat terjadi penurunan, tapi angkanya tidak berubah jauh dan mayoritas hampir selalu naik.

"Kalau diingat bahwa pada pemerintahan awal SBY itu kan terjadi tsunami besar di Aceh, jadi mungkin itu latar belakang SBY dalam mengalokasikan dana bencana," ucap Ahmad.

Ahmad menyebut hal itu mengartikan pemerintahan SBY sadar bahwa dana antisipasi bencana tidak bisa ditunda atau dikucurkan hanya jika bencana alam sudah terjadi. Terlebih, secara geografis Indonesia terletak di cincin api pasifik atau mudah terkena bencana alam.

Pemerintah, sambung dia, bisa saja belajar dari Jepang yang juga memiliki kondisi geografis yang hampir serupa. Apapun alat yang dimiliki Jepang, Ahmad menegaskan Indonesia juga wajib punya.


"Jadi jumlah dana yang dianggarkan juga bisa belajar dari Jepang, Indonesia harus ada benchmark nya. Tentu dengan cara bertahap, yang penting mengarah seperti Jepang," ujar Ahmad.

Ia berharap pemerintah tak hanya fokus dalam menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia, sehingga lupa untuk juga menganggarkan dana lebih untuk lembaga yang bertugas mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam.

Beberapa tahun terakhir pemerintah memang terus mengerek anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Alokasi anggaran infrastruktur pada 2017 misalnya naik 27,87 persen menjadi Rp400,9 triliun dari tahun sebelumnya Rp313,5 triliun. Angkanya pun terus meningkat pada tahun ini menjadi Rp410,4 triliun dan tahun depan Rp420,5 triliun. (aud/asa)