Ekonomi Makro

Meski APBN Bagus, Pemerintah Sulit Capai Target Pertumbuhan

CNN Indonesia
Kamis, 03 Jan 2019 09:29 WIB
Meski APBN Bagus, Pemerintah Sulit Capai Target Pertumbuhan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah sulit mencapai asumsi makro APBN 2018 karena gejolak ekonomi global. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 pada tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membaik. Perbaikan tercermin dari realisasi penerimaan negara yang mencapai Rp1.942,3 triliun atau 102,5 persen dari target awal Rp1.894,7 triliun.

Ini merupakan kali pertama bagi pemerintahan Kabinet Kerja mampu menembus target mereka. Dari sisi belanja, rekor sama juga tercipta.

Pada 2018 kemarin, belanja pemerintah juga mencatatkan rekor penyerapan tertinggi dalam empat tahun terakhir. Belanja negara mencapai Rp2.202,2 triliun atau 99,2 persen dari pagu senilai Rp2.220,7 triliun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak ketinggalan, defisit anggaran hanya 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan keseimbangan primer hanya defisit Rp1,8 triliun. Sayangnya, perbaikan kinerja APBN  tersebut justru berbanding terbalik dengan pencapaian asumsi makro.

Lihat juga:
Sri Mulyani Klaim Pertama Kali Belanja Nyaris Penuhi Target

Hampir semua asumsi makro yang ditargetkan pemerintah meleset dari target. Hanya asumsi inflasi yang masih sesuai target karena berhasil dikendalikan di level 3,13 persen dari target 3,5 persen.

Sementara pertumbuhan ekonomi, diperkirakan sepanjang 2018 hanya akan 5,15 persen dari target APBN 2018 yang 5,4 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesulitan mencapai asumsi makro tersebut terjadi karena pengaruh ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian tersebut banyak menimbulkan masalah.

Salah satunya pada penurunan sejumlah harga komoditas di pasar dunia. Misalnya, harga minyak mentah WTI anjlok 26,2 persen, minyak Brent turun 20,9 persen, batu bara menyusut 7,2 persen, dan komoditas pangan merosot 4,87 persen.

Pelemahan harga komoditas tersebut telah turut menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Dengan kondisi tersebut kami perkirakan pertumbuhan ekonomi akan di angka 5,15 persen, sedikit lebih rendah dari outlook kemarin di 5,17 persen karena tren ekonomi yang mulai melambat, terlihat dari permintaan dan harga komoditas yang menuju ke bawah sejak semester II, khususnya kuartal IV," ujarnya di Kementerian Keuangan, Rabu (2/1).

Lihat juga:
Subsidi Energi di APBN 2018 Bengkak Jadi Rp153,5 Triliun
Pencapaian yang sama juga terlihat pada nilai tukar. Nilai tukar rupiah tercatat anjlok ke level Rp14.247 per dolar Amerika Serikat (AS), menjauh dari asumsi APBN yang hanya Rp13.400 per dolar AS.

Sri Mulyani mengatakan masalah nilai tukar terjadi akibat normalisasi kebijakan bank sentral AS, The Federal Reserve. Normalisasi tersebut telah membalikkan arus modal asing dari Tanah Air ke Negeri Paman Sam.

Walhasil, depresiasi kurs rupiah tak bisa dihindari. Mata uang garuda melemah 6,89 persen. Depresiasi ini lebih tinggi dari renminbi China 5,71 persen, peso Filipina 5,24 persen, won Korea Selatan 4,36 persen, Malaysia 2,15 persen, dan dolar Singapura 1,95 persen. Begitu pula dibandingkan dengan baht Thailand dan yen Jepang yang masih terapresiasi, masing-masing 0,69 persen dan 2,44 persen.

"Tapi tingkat depresiasi ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di negara-negara berkembang, seperti Turki, Argentina, dan Brazil," katanya.

Yang lain, terkait harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oils Price/ICP) yang mencapai US$67,5 per barel. Padahal, asumsi awal hanya US$45 per barel. Kemudian, lifting minyak hanya 776 ribu per barel dari target 800 ribu per barel dan lifting gas hanya 1,136 juta per barel dari asumsi 1,2 juta per barel.

"Hal ini karena harga minyak mentah dunia sempat naik di awal tahun," pungkasnya.
(uli/agt)