KNKS Diminta Percepat Pembentukan Bank BUMN Syariah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah meminta Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk mendorong realisasi pembentukan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) syariah sebagai langkah mempercepat pangsa pasar syariah. Amanah tersebut diberikan kepada enam pejabat eksekutif KNKS yang baru dilantik pada hari ini, Kamis (3/1)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan pembentukan bank pelat merah syariah berskala besar dapat dilakukan dengan menggabungkan empat bank syariah yang saat ini berada dibawah bank-bank BUMN. Keempat bank syariah tersebut, yakni  PT Bank Mandiri Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, dan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. 

"Salah satu cara terbaik ya merger dari anak-anak perusahaan (yang sudah ada), tapi mungkin itu perlu waktu karena saham dimiliki oleh masing-masing induknya," ujarnya yang juga merupakan Sekretaris Dewan Pengarah KNKS di Kantor Bappenas, Kamis (3/1).

Lihat juga: Ventje Rahardjo Jadi Bos Komite Nasional Keuangan Syariah

Saat ini, bank-bank syariah yang berada di bawah Bank BUMN berstatus anak usaha BUMN. Adapun untuk menjadikan bank-bank syariah tersebut sebagai bank BUMN syariah, dibutuhkan langkah khusus untuk terlebih dahulu mengubah status bank syariah tersebut. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut dia, KNKS perlu mencari cara pemisahan bank syariah tersebut dari induk usahanya, sesuai dengan tata hukum pengalihan aset dan  pembentukan perusahaan terpisah dari induk. Bambang pun belum dapat merinci lebih dalam terkait rencana merger dan pembentukan bank BUMN syariah skala besar itu. kendati demikian, ia ingin KNKS dapat sesegera mungkin mewujudkan rencana ini. "Saya tidak mau kasih target waktu, tentu segalanya harus berjalan sesuai dengan kondisi yang real," katanya.

Selain itu, ia juga enggan mengonfirmasi apakah pembentukan bank pelat merah syariah skala besar ini dapat dilakukan tepat setelah Kementerian BUMN merampungkan pembentukan induk (holding) perusahaan jasa keuangan dan perbankan.

Sementara pembentukan holding perusahaan jasa keuangan dan perbankan saat ini masih jalan di tempat. Target pembentukan yang semula ditargetkan selesai pada 2018 lalu. Tapi rupanya target tersebut harus molor dan diundur ke semester I 2019.

Lihat juga: IPO, Harga Saham BRI Syariah Melejit 19,6 Persen

Dalam pembentukan nanti, Kementerian BUMN bakal menunjuk PT Danareksa (Persero) sebagai bos holding keuangan. Hal ini lantaran kepemilikan saham pemerintah penuh di Danareksa.

Sementara anggota holding lainnya, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Jalin Pembayaran Nusantara, PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia hingga PT Permodalan Nasional Madani (PMN).

Sedangkan dalam pelantikan hari ini, Bambang melantik Ventje Rahardjo Soedigno sebagai Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Ventje nantinya akan menjalankan tugas komite yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), serta para Dewan Pengawas dari 10 institusi terkait.

Lihat juga: Rencana BRI 'Bersarang' di Bank Muamalat Makin Mantap

(uli/agt)