Sri Mulyani Akui Bahas Laporan 'Pedas' Bank Dunia

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui laporan bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) sudah dibahas Bank Dunia dengan pemerintah dan menteri-menteri terkait. Bahkan, ia mengaku menyambut baik laporan yang mengkritisi infrastruktur Pemerintahan Jokowi tersebut sebagai masukan.

"Saya rasa masukan baik saja. Karena itu sudah dibahas dengan pemerintah dan menteri terkait. Saat itu, dari PU (Kementerian PUPR), Kementerian Perhubungan, Menteri BUMN (Rini Soemarno) dan Bappenas," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/1).

Menurut Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, Bank Dunia melakukan kajian atas permintaan pemerintah untuk melihat seluruh aspek pembangunan infrastruktur. Kajian dirasa penting karena Indonesia sebagai negara besar masih memiliki ketimpangan (gap) infrastruktur yang sangat tinggi.

Lihat juga: Respons Para Menteri Jokowi soal Kritik Pedas Bank Dunia

"Sehingga, pembangunan infrastruktur itu penting. Tapi, bagaimana cara melaksanakan agar bisa sustainable (berkelanjutan) dan baik, jadi mereka melakukan assessment dari mulai kita merencanakan, kemudian issue-nya dari perencanaan BUMN dan pembiayaan. Jadi, baik-baik saja, kalau ada masukan menurut saya kan wajar," imbuh dia.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengakui telah membahas laporan Bank Dunia yang berisi kritik atas pembangunan infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Intinya, ia menyebut bahwa laporan memuat penguatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terkait penyediaan infrastruktur.

"Itu sudah dibahas dengan kami waktu itu laporannya. Jadi, yang kami dapatkan dari laporan World Bank (Bank Dunia) adalah kami perlu terus perkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potential investor bahwa investasi di infrastruktur Indonesia itu sudah ada skemanya dan memberikan kepastian," kata Bambang.

Lihat juga: Bank Dunia Akui Laporan Infrastruktur Jokowi Belum Final

Sebelumnya, CNNIndonesia.com menerima laporan InfraSAP. Laporan setebal 344 halaman itu berisi kritikan terhadap proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi. Antara lain mengenai rendahnya kualitas proyek infrastruktur RI, kerentanan BUMN terhadap pendanaan infrastruktur, termasuk ketidaksiapan perencanaan proyek.

Bank Dunia mengakui tengah menyusun laporan tersebut. Namun, laporan itu belum final. "Saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul InfraSAP," tulis Bank Dunia.

Laporan tersebut meninjau kemajuan substansial yang dicapai oleh Indonesia dalam membangun infrastruktur beberapa tahun terakhir. Laporan itu sekaligus meninjau berbagai kesempatan dan instrumen yang tersedia untuk pihak berwenang menutup kesenjangan infrastruktur yang telah terakumulasi dalam beberapa generasi.

Lihat juga: Bank Dunia Sebut Proyek Infrastruktur RI Berkualitas Rendah

Dari berbagai diskusi dengan kementerian dan instansi pemerintah, Bank Dunia menyampaikan penghargaannya atas kemajuan yang dilakukan untuk kordinasi antara anggaran pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam pendanaan proyek infrastruktur.

"Kami berharap InfraSAP akan menjadi masukan yang berguna untuk pihak yang berwenang dalam mengembangkan RPJMN 2020-2024," terang Bank Dunia.

Bank Dunia mengaku telah bekerja sama dan berdiskusi dengan pihak pemerintah terkait InfraSAP, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, berbagai Kementerian Koordinator, Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Lihat juga: Bank Dunia Sebut BUMN Tak Sanggup Biayai Infrastruktur Jokowi

Namun, lembaga internasional tersebut menegaskan bahwa laporan InfraSAP belum dipublikasikan untuk umum. Meskipun, diskusi tingkat tinggi laporan tersebut telah dilakukan pada 4 Desember 2018 lalu. (glh/uli)