Kronologi Kisruh Bank Dunia Kritik Infrastruktur Jokowi

CNN Indonesia | Selasa, 08/01/2019 07:47 WIB
Kronologi Kisruh Bank Dunia Kritik Infrastruktur Jokowi Ilustrasi pembangunan infrastruktur. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Memasuki awal tahun, Bank Dunia tiba-tiba mengeluarkan keterangan resmi pada Selasa (1/1) berupa klarifikasi atas laporan terkait proses perencanaan dan penganggaran infrastruktur di Indonesia. Bank Dunia menyebut laporan yang menjadi bahan diskusi di media sosial dan beberapa media itu sudah kedaluwarsa karena disusun pada 2014 lalu.

"Kami ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan ini selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik," ujar Senior Communications Bank Dunia Lestari Boediono dalam keterangan resminya.

Laporan tersebut, menurut Bank Dunia, bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembangunan infrastruktur pada saat itu. Penggunaannya pun disebut terbatas internal, hanya saja ada kesalahan administrasi saat diunggah pada salah satu situs mereka di Juni 2018.


"Dengan demikian, laporan ini sudah tidak terpakai karena tidak mencakup reformasi yang substansial yang telah dikerjakan sejak laporan ini selesai ditulis hampir lima tahun yang lalu, termasuk beberapa regulasi baru yang penting," jelas Bank Dunia.

Dalam waktu yang tak jauh berbeda, CNNIndonesia.com mendapatkan dokumen laporan Bank Dunia bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP). Dalam dokumen tersebut tertulis waktu laporan tersebut disusun pada Juni 2018.

Laporan Bank Dunia bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) yang dirilis Juni 2018. (Dok. Istimewa).

Laporan setebal 344 halaman berbahasa Inggris ini berisi pandangan Bank Dunia terhadap proses perencanaan, pembiayaan, maupun pembangunan infrastruktruktur pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berbeda dengan laporan yang diklarifikasi Bank Dunia dan disebut disusun lima tahun lalu, laporan tersebut dengan gamblang membahas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait infrastruktur mulai Jokowi menjabat.

Bank Dunia dalam laporan tersebut, antara lain mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didomonasi BUMN, hingga tarif listrik yang dinilai terlampau murah.

CNNIndonesia.com pun telah meminta konfirmasi perihal laporan tersebut. Namun, hingga akhirnya beberapa berita dipublikasikan pada Jumat (4/1), Bank Dunia belum juga memberikan respons, meski membenarkan keberadaan laporan tersebut.

Pada Senin (7/1), akhirnya Bank Dunia mengeluarkan keterangan resmi merespons pemberitaan CNNINdonesia.com. Bank Dunia mengaku pihaknya memang menyusun laporan tersebut bekerja sama dengan pemerintah. Namun, laporan itu disebut belum final.


"Artikel-artikel ini (CNNIndonesia.com) mengutip sebuah laporan Bank Dunia yang saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul Indonesia Infrastructure Financing Sector Assesment Program (InfraSAP)," tulis Bank Dunia.

Bank Dunia mengaku belum mempublikasikan laporam tersebut untuk umum. Lembaga internasional tersebut pun mengaku bekerja sama secara erat dan berdikusi dengan pihak yang relevan, termasuk Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Koordinator, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Diskusi tingkat tinggi terkait temuan kunci dan berbagai rekomendasi InfraSAP telah dilakukan pada 4 Desember 2018. Ketika konsultasi dengan pemerintah sudah selesai, kami mengharapkan untuk membagikan dan mendiskusikan laporan ini pada pemangku kepentingan," jelas Bank Dunia.


Dikonfirmasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui laporan InfraSAP sudah dibahas Bank Dunia dengan pemerintah dan menteri-menteri terkait. Bahkan, ia mengaku menyambut baik laporan yang mengkritisi infrastruktur Pemerintahan Jokowi tersebut sebagai masukan.

"Saya rasa masukan baik saja. Karena itu sudah dibahas dengan pemerintah dan menteri terkait. Saat itu, dari PU (Kementerian PUPR), Kementerian Perhubungan, Menteri BUMN (Rini Soemarno) dan Bappenas," imbuhnya,  Senin (7/1).

Menurut Sri Mulyani, Bank Dunia melakukan kajian atas permintaan pemerintah untuk melihat seluruh aspek pembangunan infrastruktur. Kajian dirasa penting karena Indonesia sebagai negara besar masih memiliki ketimpangan (gap) infrastruktur yang sangat tinggi.


"Sehingga, pembangunan infrastruktur itu penting. Tapi, bagaimana cara melaksanakan agar bisa sustainable (berkelanjutan) dan baik, jadi mereka melakukan assessment dari mulai kita merencanakan, kemudian issue-nya dari perencanaan BUMN dan pembiayaan. Jadi, baik-baik saja, kalau ada masukan menurut saya kan wajar," terang dia.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengakui telah membahas laporan Bank Dunia yang berisi kritik atas pembangunan infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Intinya, ia menyebut bahwa laporan memuat penguatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terkait penyediaan infrastruktur.

"Itu sudah dibahas dengan kami waktu itu laporannya. Jadi, yang kami dapatkan dari laporan World Bank (Bank Dunia) adalah kami perlu terus perkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potential investor bahwa investasi di infrastruktur Indonesia itu sudah ada skemanya dan memberikan kepastian," tandas Bambang. (agi/bir)