Alasan Anggaran BP Tapera Belum Juga Cair Awal 2019
CNN Indonesia
Selasa, 15 Jan 2019 08:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengungkapkan anggaran modal awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp2,5 triliun baru bisa dicairkan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui nama komisioner dan direksi yang bakal memimpin lembaga tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran modal awal BP Tapera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp2,5 triliun.
Alokasi dana tersebut sesuai dengan payung hukum yang telah ditetapkan Jokowi sejak 28 Desember 2018, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal BP Tapera.
Namun, lantaran sampai penghujung tahun lalu proses pembentukan BP Tapera belum juga selesai, maka alokasi anggaran itu dialihkan ke APBN 2019. Basuki bilang, anggaran tersebut bisa dialihkan karena berada di pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN).
"Dananya di (pos) BUN, tidak masuk ke anggaran Kementerian PUPR. Jadi itu langsung dialihkan ke APBN 2019. Begitu dibutuhkan, bisa langsung dicairkan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com di Istana Negara, Senin (14/1).
Sementara pencairan anggaran perlu menunggu persetujuan penunjukkan komisioner dan direksi dari Jokowi. Basuki bilang nama-nama calon jajaran komisioner dan direksi sejatinya sudah diberikan ke presiden sejak beberapa waktu lalu.
"Tapi kapannya, itu tergantung beliau. Saya tanya terus ke Pak Setneg, karena saya, OJK, dan Menkeu sudah usulkan dan urusan di mereka sudah selesai," jelasnya.
Basuki memastikan bila tak ada aral melintang, kepastian nama-nama komisioner dan direksi yang disetujui Jokowi seharusnya keluar pada kuartal I 2019.
Berdasarkan PP 57/2018, pemerintah akan menggunakan modal awal BP Tapera sebanyak Rp2 triliun untuk kebutuhan biaya operasional dan investasi secara berkelanjutan. Sisanya Rp500 miliar akan diguankan untuk kegiatan investasi awal.
"Itu modal awal BP Tapera sebelum mendapatkan iuran. Nanti iuran sekitar tujuh tahun pertama dapat dari Bapertarum, Asabri, ASN," pungkasnya. (uli/lav)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran modal awal BP Tapera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp2,5 triliun.
Alokasi dana tersebut sesuai dengan payung hukum yang telah ditetapkan Jokowi sejak 28 Desember 2018, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal BP Tapera.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, lantaran sampai penghujung tahun lalu proses pembentukan BP Tapera belum juga selesai, maka alokasi anggaran itu dialihkan ke APBN 2019. Basuki bilang, anggaran tersebut bisa dialihkan karena berada di pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN).
"Dananya di (pos) BUN, tidak masuk ke anggaran Kementerian PUPR. Jadi itu langsung dialihkan ke APBN 2019. Begitu dibutuhkan, bisa langsung dicairkan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com di Istana Negara, Senin (14/1).
"Tapi kapannya, itu tergantung beliau. Saya tanya terus ke Pak Setneg, karena saya, OJK, dan Menkeu sudah usulkan dan urusan di mereka sudah selesai," jelasnya.
Basuki memastikan bila tak ada aral melintang, kepastian nama-nama komisioner dan direksi yang disetujui Jokowi seharusnya keluar pada kuartal I 2019.
Berdasarkan PP 57/2018, pemerintah akan menggunakan modal awal BP Tapera sebanyak Rp2 triliun untuk kebutuhan biaya operasional dan investasi secara berkelanjutan. Sisanya Rp500 miliar akan diguankan untuk kegiatan investasi awal.
"Itu modal awal BP Tapera sebelum mendapatkan iuran. Nanti iuran sekitar tujuh tahun pertama dapat dari Bapertarum, Asabri, ASN," pungkasnya. (uli/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK