Jokowi Kudu Cek APBN untuk Gaji Perangkat Desa Setara ASN

CNN Indonesia | Rabu, 16/01/2019 10:16 WIB
Jokowi Kudu Cek APBN untuk Gaji Perangkat Desa Setara ASN Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Biro Pers Setpres).
Jakarta, CNN Indonesia -- Niat baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggaji perangkat desa setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh diacungi jempol. Namun, sebelum terlaksana, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengimbau Jokowi untuk hati-hati melihat dampaknya terhadap beban APBN.

Sebab, laiknya ASN, kewajiban baru bagi negara bukan sebatas gaji, melainkan juga dana pensiun dan tunjangan lain-lain. "Saya kira, niat Presiden Jokowi baik. Tapi, itu harus diperhatikan dari sisi beban APBN. Itu sudah pasti akan naik," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/1).

Makanya, ia mengusulkan agar Jokowi mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan matang, termasuk mematok target pembangunan desa usai reformasi birokrasi itu.


"Harapan yang dibebankan kepada desa begitu tinggi. Jadi, tidak hanya sekadar mengangkat ASN kemudian tidak diikuti strategi yang komprehensif," terang Piter.

Pun demikian, hitung-hitungan Piter menyebutkan APBN masih cukup bertenaga untuk membiayai gaji perangkat desa setara ASN golongan II dengan tingkatan gaji paling rendah, yaitu sekitar Rp1,9 juta.

Hal senada disampaikan Ekonom UI Lana Soelistianingsih. Menurut dia, masih ada ruang dari APBN untuk memenuhi kewajiban negara kepada perangkat desa. Misalnya, dengan mengalokasikan anggaran dari dana desa atau Dana Alokasi Umum (DAU).


Diketahui, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp73 triliun atau naik dari tahun lalu, yakni Rp60 triliun.

Untuk jangka panjang, lanjut dia, pemerintah bisa menggenjot penerimaan pajak. Toh, potensi pajak masih sangat besar.

"Penerimaan pajak harus meningkat setiap waktu. Jika ada anggaran baru, pajak harus meningkat mungkin 8 persen-10 persen," jelasnya.


Sebetulnya, sambung Lana, kebijakan menggaji perangkat desa sebagai ASN bisa mendorong perkembangan desa. Sebab, selama ini perangkat desa mayoritas merupakan tenaga honorer, sehingga kinerja mereka terkendala minimnya insentif.

"Salah satu cara dalam konteks sumber daya manusia itu perlu bicara insentif. Orang tidak akan kreatif kalau tidak ada insentif. Sementara, desa diharapkan bisa menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan segera menggaji perangkat desa setara ASN golongan IIA. Jokowi menyatakan keputusan tersebut telah dibicarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.


Untuk melancarkan kebijakan tersebut, Jokowi menyebut pemerintah saat ini tengah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


(ulf/bir)