Jokowi Belum Punya Insentif Dorong UMKM Masuk Marketplace
CNN Indonesia
Jumat, 11 Jan 2019 13:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum memiliki insentif jitu untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masuk perdagangan elektronik (e-commerce) melalui wadah jual beli digital (marketplace).
Ia mengatakan pemerintah belum punya insentif lantaran perkembangan teknologi saat ini berjalan sangat cepat dan kerap membuat pemerintah 'gelagapan' untuk menyiapkan regulasi yang sesuai.
"Sampai saat ini belum (ada insentif) karena regulasi selalu terlambat, teknologi mendahului," ujar Jokowi saat menghadiri perayaan ulang tahun Bukalapak di JCC, Kamis (10/1).
Meski begitu, Jokowi bilang pemerintah sejatinya sangat sadar bahwa insentif itu perlu diberikan. Apalagi, berdasarkan catatannya, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56 juta, namun masih sangat sedikit yang bergabung dalam marketplace.
Data dari Bukalapak, salah satu marketplace lokal mencatat jumlah UMKM yang bekerja sama dengan perusahaan baru sekitar 4 juta pelapak.
"Artinya, masih ada 52 juta UMKM yang belum digarap karena memang problem-nya banyak, misalnya masalah packaging, desain, kecepatan produksi, dan lainnya," katanya.
Jokowi berharap meski tanpa insentif, para pemain swasta dapat mengambil peran untuk menjadi komando dalam memasukkan UMKM ke marketplace. "Harapannya mereka bisa disambungkan dengan yang sudah miliki jam terbang, sehingga mereka bisa naik level dalam waktu yang cepat. Saya ingin semua bisa 'mejeng' di marketplace," tuturnya.
Di sisi lain, ketika pemerintah berharap pihak swasta bisa mendorong UMKM ke marketplace, Jokowi bilang pemerintah ingin lebih dulu memberikan kepastian melalui regulasi yang jelas.
Saat ini sebenarnya pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk sektor e-commerce. Aturan ini akan digunakan untuk mengatur seluk beluk transaksi e-commerce, termasuk penghimpunan data sumbangan ekonomi yang diberikan oleh sektor ini ke perekonomian nasional.
Sebab, catatan Jokowi, potensi e-commerce sangat besar, sehingga harus bisa ditangkap untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan riset Google dan Temasek yang disebutkan Jokowi, nilai perdagangan e-commerce mencapai US$23,2 miliar atau setar Rp336 triliun pada 2018. Angka itu meningkat sekitar 114 persen dari 2017.
Bahkan, sambungnya, Google dan Temasek memprediksi angka itu akan naik menjadi dua kali lipat dalam enam tahun ke depan, menjadi US$53 miliar atau berarti setara Rp700 triliun.
"Ini peluang e-commerce masih sangat besar. Begitu pasar dibuka, barang laku, produksi mengikuti, tumbuh besar, apalagi kalau dibuka masuk jaringan global marketplace yang punya peluang besar," pungkasnya.
(uli/agt)
Ia mengatakan pemerintah belum punya insentif lantaran perkembangan teknologi saat ini berjalan sangat cepat dan kerap membuat pemerintah 'gelagapan' untuk menyiapkan regulasi yang sesuai.
"Sampai saat ini belum (ada insentif) karena regulasi selalu terlambat, teknologi mendahului," ujar Jokowi saat menghadiri perayaan ulang tahun Bukalapak di JCC, Kamis (10/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data dari Bukalapak, salah satu marketplace lokal mencatat jumlah UMKM yang bekerja sama dengan perusahaan baru sekitar 4 juta pelapak.
Jokowi berharap meski tanpa insentif, para pemain swasta dapat mengambil peran untuk menjadi komando dalam memasukkan UMKM ke marketplace. "Harapannya mereka bisa disambungkan dengan yang sudah miliki jam terbang, sehingga mereka bisa naik level dalam waktu yang cepat. Saya ingin semua bisa 'mejeng' di marketplace," tuturnya.
Di sisi lain, ketika pemerintah berharap pihak swasta bisa mendorong UMKM ke marketplace, Jokowi bilang pemerintah ingin lebih dulu memberikan kepastian melalui regulasi yang jelas.
Saat ini sebenarnya pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk sektor e-commerce. Aturan ini akan digunakan untuk mengatur seluk beluk transaksi e-commerce, termasuk penghimpunan data sumbangan ekonomi yang diberikan oleh sektor ini ke perekonomian nasional.
Sebab, catatan Jokowi, potensi e-commerce sangat besar, sehingga harus bisa ditangkap untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan riset Google dan Temasek yang disebutkan Jokowi, nilai perdagangan e-commerce mencapai US$23,2 miliar atau setar Rp336 triliun pada 2018. Angka itu meningkat sekitar 114 persen dari 2017.
Bahkan, sambungnya, Google dan Temasek memprediksi angka itu akan naik menjadi dua kali lipat dalam enam tahun ke depan, menjadi US$53 miliar atau berarti setara Rp700 triliun.
"Ini peluang e-commerce masih sangat besar. Begitu pasar dibuka, barang laku, produksi mengikuti, tumbuh besar, apalagi kalau dibuka masuk jaringan global marketplace yang punya peluang besar," pungkasnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK