Respons Prabowo, BPH Migas Sebut Cadangan BBM Cukup

CNN Indonesia | Kamis, 17/01/2019 11:11 WIB
Respons Prabowo, BPH Migas Sebut Cadangan BBM Cukup BPH Migas merespons kritikan Capres Prabowo Subianto soal cadangan BBM. Menurut BPH Migas, cadangan BBM secara umum berkisar 22 hari. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas (BPH Migas) merespons kritikan Calon Presiden Prabowo Subianto soal cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia yang hanya mampu bertahan dalam 20 hari.

Menurut Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, ada banyak jenis BBM. Namun, secara rata-rata, BBM PT Pertamina (Persero) memang hanya berkisar 22 hari. "Ada juga yang sampai 70 hari, misalnya kerosene. Tetapi, umumnya 22 hari," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (16/1).

Kendati rata-rata tak sampai sebulan, Fanshurullah mengungkapkan jumlah itu masih mencukupi. Terbukti, pada Lebaran maupun libur Natal dan Tahun Baru, ketersediaan BBM domestik tak bermasalah.


"22 hari itu mencukupi," jelasnya.

Lagipula, untuk meningkatkan cadangan kebutuhan BBM selama satu hari, Fanshurullah menjelaskan perlu anggaran sekitar Rp1 triliun per hari. Pasalnya, peningkatan cadangan tidak hanya membutuhkan tambahan pasokan, tetapi juga infrastruktur dan perawatan. Sementara, anggaran pemerintah dan PT Pertamina (Persero) terbatas.

"Kami pernah koordinasi antara BPH Migas dengan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, kalau menambah (cadangan) satu hari saja, itu membutuhkan lebih kurang Rp1 triliun," imbuh dia.


Sebagai solusi, salah satunya dengan membangun infrastruktur untuk menampung cadangan BBM di Indonesia. Itu harus dilakukan oleh badan usaha penyalur BBM maupun mitra pengimpor BBM Pertamina. Sayangnya, lagi-lagi, solusi masih sebatas kajian.

Senada dengan Fanshurullah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Djoko Siswanto juga mengungkapkan cadangan BBM nasional masih mencukupi. "Natal dan Tahun Baru kemarin kan aman," terang dia.

Djoko mengingatkan peningkatan cadangan tidak hanya menimbulkan biaya dari kebutuhan infrastruktur penyimpangan. Namun, terdapat dana mati yang tak bisa dimanfaatkan oleh badan usaha.


Selain itu, pemerintah juga memiliki program penggunaan kendaraan yang berbahan bakar ramah lingkungan, misalnya biodiesel, greenfuel, gas hingga listrik.

"Kami harus studi dulu. Kebijakan itu kan tujuannya untuk mengurangi impor BBM. Nanti kalau kami membangun (tempat penyimpanan BBM) besar-besar terus semuanya mobil listrik jadi mubazir, jadi biaya," tandasnya.


(sfr/bir)