Pertamina 'Pedekate' ExxonMobil Jual Minyak di Dalam Negeri

CNN Indonesia | Kamis, 17/01/2019 17:39 WIB
Pertamina 'Pedekate' ExxonMobil Jual Minyak di Dalam Negeri Ilustrasi kilang minyak. (ANTARA FOTO/Aguk Sudarmojo).
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) mengaku tengah mendekati ExxonMobil Cepu Ltd agar produksi minyak dari Lapangan Banyu Urip di Wilayah Kerja (WK) Cepu bisa diserap oleh kilang-kilang milik Pertamina. Ini adalah bagian dari permintaan pemerintah agar perusahaan migas pelat merah itu mau membeli minyak dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam negeri demi menekan lonjakan impor migas.

Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu mengatakan diskusi sudah dilakukan dengan pihak ExxonMobil beberapa waktu lalu. Menurut dia, produksi Blok Cepu bisa sangat signifikan mengurangi impor migas karena WK yang terletak di Jawa Timur itu telah menjadi produsen minyak terbesar di Indonesia dengan jumlah 220 ribu barel per hari.

"Diskusi sudah dilakukan dengan ExxonMobil, semoga ada agreement (kesepakatan) dalam waktu dekat," jelas Dharmawan di kantornya, Kamis (17/1).


Kesepakatan dengan ExxonMobil ini diharapkan bisa mengulang kesepakatan sebelumnya dengan PT Chevron Pacific Indonesia. Pada Selasa kemarin (15/1), perusahaan asal Amerika Serikat ini sepakat menjual 100 persen produksi minyaknya di Blok Rokan ke Pertamina sebanyak 200 ribu barel per hari untuk memasok kilang Balikpapan.

"Minyak Chevron sudah 100 persen untuk Pertamina saat ini. Rokan dan Cepu adalah dua big producer, jadi ini bisa mengurangi impor minyak secara signifikan," imbuh dia.

Ia mengatakan, kesepakatan penyerapan minyak dari KKKS lain sebetulnya sudah berjalan, namun jumlahnya tidak sebanyak produksi Cepu dan Rokan. Hanya saja, ia tidak menyebut KKKS lain yang dimaksud.


"Keputusan untuk menyerap minyak ke dalam negeri ini harusnya menguntungkan dua pihak, baik bagi KKKS dan Pertamina," imbuh dia.

Substitusi minyak mentah impor dengan produksi KKKS dari dalam negeri merupakan satu dari segelintir kebijakan pemerintah untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan. Adapun, kebijakan lainnya adalah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor bagi 1.147 pos tarif dan kebijakan pencampuran 20 persen biodiesel terhadap BBM jenis Solar (B-20).

Kebijakan ini diharapkan bisa menekan impor migas yang kian melonjak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas mencapai US$29,80 miliar hingga akhir 2018. Angka ini melonjak 22,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya US$24,31 miliar.


(glh/bir)