Sri Mulyani Akui B20 Belum Efektif Pangkas Impor Minyak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut impor minyak oleh PT Pertamina (Persero) mengalami kenaikan sebesar 13,5 persen sepanjang 2018. Impor minyak Pertamina tetap tumbuh signifikan, meski pemerintah telah memperluas implementasi program pencampuran biodiesel (B20) guna menekan impor minyak.

"Impor kita (Indonesia) masih cukup besar untuk beberapa kategori seperti minyak. Pertamina growth (pertumbuhan) impor 13,5 persen. Jadi perlu dilihat lagi efektivitas B20 terhadap penurunan impor," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Rabu (16/1).

Kendati demikian, ia mengklaim program B20 ini telah berhasil menekan impor minyak terutama jenis diesel pada perusahaan importir minyak lainnya. Oleh karena itu, ia mengaku akan mengkaji ulang efektifitas implementasi program B20 pada Pertamina sehingga target penurunan impor minyak bisa terealisasi. Namun demikian, ia tidak merinci besarnya impor minyak oleh perusahaan minyak plat merah itu sepanjang 2018.

"Karena importir lain dari lima pemain yang lain itu mereka menurun," imbuhnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama 2018 Indonesia mengalami defisit minyak dan gas (migas) mencapai US$12,4 miliar. Defisit migas ini naik 44 persen dibanding defisit migas 2017 yang sebesar US$8,57 miliar.

Lihat juga: Pemerintah Bakal Genjot Ekspor Tekstil Hingga Otomotif

Impor Barang Mewah Turun

Selain perluasan mandatori B20, pemerintah juga menerapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi 1.147 barang impor guna mengurangi impor. Sri Mulyani mengklaim kenaikan tarif PPh itu mampu mengurangi impor barang mewah.

"Impor barang mewah yang sekitar 210 komoditas menurun 15,4 persen," jelasnya.

Lihat juga: Respons Prabowo, BPH Migas Sebut Cadangan BBM Cukup

Selain impor barang mewah, impor barang jadi juga turun sebesar 12,9 persen. Sebanyak 719 jenis barang jadi tersebut dikenakan PPh impor sebesar 2,5-7,5 persen. Hanya barang konsonsumi yang tercatat mengalami kenaikan tipis yaitu 0,5 persen pasca kenaikan tarif PPh impor.

"Jadi langkah yang kami lakukan memberi dampak," kata Sri Mulyani.

Pemberlakuan kenaikan tarif (PPh) pada 1.147 jenis barang impor dilakukan sejak September 2018. Kenaikan pajak tersebut bervariasi mulai dari 2,5 persen hingga 7,5 persen sebagai langkah menekan impor yang selama ini membebani nilai tukar rupiah (sfr/agi)