Jokowi Sebut Biaya Pasang Listrik Rp1 Juta Mahal

CNN Indonesia | Jumat, 18/01/2019 18:59 WIB
Jokowi Sebut Biaya Pasang Listrik Rp1 Juta Mahal Jokowi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).
Garut, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui biaya pemasangan listrik sebesar Rp1 juta cukup besar bagi masyarakat. Besaran biaya tersebut sering memberatkan masyarakat yang ingin rumahnya dialiri listrik.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Jokowi mengatakan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan bantuan berupa pemasangan instalasi listrik secara gratis. Menurutnya, masyarakat nantinya tinggal membayar biaya bulanan sekitar Rp20 ribu sampai Rp30 ribu.

"Kalau bulanannya mereka siap, ada yang Rp20 ribu tadi saya tanya, Rp30 ribu," ujarnya di Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).


Jokowi mengatakan program sambungan listrik gratis ini sudah terealisasi sekitar 100.970 rumah tangga di Jawa Barat. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut program ini sudah dimulai sejak tiga bulan lalu di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Banten.


"Memang ini dimulai di Jawa Barat, nanti akan terus," kata dia.

Sementara itu Menteri BUMN, Rini Soemarno menjelaskan program sambung listrik gratis dilakukan agar masyarakat yang tidak mampu bisa menikmati listrik sehingga menggenjot perekonomian di Jawa Barat.

Program sambung listrik gratis ini sebelumnya telah dilakukan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.

"Ini merupakan bentuk nyata kepedulian kami bersama bagi terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat," kata Rini di lokasi yang sama.


Rini menyebut 34 BUMN yang terlibat dalam program ini, antara lain PLN, Bulog, Pegadaian, Semen Indonesia, Dahana, Perhutani, BRI, Pindad, Telkom & Telkomsel, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita.

Kemudian, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Telkomsel, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura 2, Pelindo 2, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS.

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), terdapat 235.756 masyarakat tidak mampu di Jawa Barat belum menikmati listrik PLN secara langsung.

Sebagian masyarakat tak mampu tersebut telah menikmati listrik dengan cara menyambung dari tetangga. Mereka membayar iuran listrik sekitar Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per bulan.

(fra/agt)