Pertumbuhan Ekonomi China Melambat ke 6,4 Persen

CNN Indonesia | Senin, 21/01/2019 10:01 WIB
Pertumbuhan Ekonomi China Melambat ke 6,4 Persen Ilustrasi pertumbuhan ekonomi China. (Istockphoto/aiqingwang).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pertumbuhan ekonomi China melambat ke 6,4 persen pada kuartal keempat tahun lalu dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian ini sesuai ekspektasi yang menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat lebih lambat ketimbang kuartal ketiga 2018, yakni 6,5 persen.

Biro Statistik Nasional (NBS) China, seperti dilansir Reuters, Senin (21/1), mengungkapkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal keempat tercatat yang terlemah sejak krisis keuangan. Ini menambah kekhawatiran terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih tajam.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi China tumbuh 6,6 persen di sepanjang tahun lalu. Pertumbuhan ini tercatat paling lesu dalam 28 tahun.


Para pembuat kebijakan China diperkirakan meningkatkan dukungannya untuk tahun ini demi mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi jatuh lebih tajam.

Analis yang disurvei Reuters memproyeksi aktivitas ekonomi China tidak stabil sampai pertengahan tahun ini. Hal itu diyakini akan menambah tekanan pada Beijing untuk mencapai kesepakatan dengan Washington dalam mengakhiri perang dagang antar kedua negara.

Sebelumnya, Perdana Menteri China Li Keqiang menegaskan pemerintahannya akan memangkas rasio persyaratan cadangan bank (reserve requirement ratio/RRR), pajak, serta biaya-biaya. Kebijakan ini ditetapkan seiring perlambatan pertumbuhan negara ekonomi terbesar kedua di dunia.


Diketahui, China telah memotong rasio cadangan sebanyak empat kali pada tahun lalu dan diperkirakan berlanjut pada tahun ini. Langkah-langkah ini diambil sekaligus untuk mendukung perusahaan kecil dan sektor swasta.

"China juga akan meningkatkan countercyclical adjustment (penyesuaian untuk menghadapi siklus perlambatan) melalui kebijakan makro. Selanjutnya, memangkas pajak dan biaya," ujar Li awal tahun ini.


(Reuters/bir)