Darmin Bantah Penurunan Kemiskinan Karena 'Banjir' Bansos
CNN Indonesia
Rabu, 16 Jan 2019 06:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membantah pernyataan bahwa penurunan tingkat kemiskinan RI yang mencetak rekor terendah sepanjang sejarah karena bantuan sosial (bansos) pemerintah. Toh, ia menilai pemerintah juga berupaya meningkatkan penciptaan lapangan kerja.
Misalnya, ia menyebutkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek itu berhasil menyerap tenaga kerja. "Ini berperan menyerap tenaga kerja, gini ratio turun, kemiskinan turun. Walaupun, ada juga bansos. Tapi jangan salahkan kalau kami buat kombinasi kebijakan yang hasilnya menurunkan kemiskinan itu," ujarnya, Selasa (15/1).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Tanah Air turun sekitar 280 ribu orang menjadi 25,67 juta orang pada September 2018 dibanding Maret 2018. Kemiskinan tercatat turun menjadi 9,66 persen dari populasi penduduk Indonesia.
Sebelumnya, Ekonom UI Telisa Aulia Falianty menilai penurunan tingkat kemiskinan Indonesia terasa semu karena cuma bergantung pada banjir bansos yang diberikan pemerintah. Meskipun, hal itu tidak sepenuhnya salah.
Namun, menurutnya, pemerintah seharusnya perlu juga membangun konsep dan strategi penurunan tingkat kemiskinan yang lebih menyeluruh dan bersifat berkelanjutan, seperti memunculkan sumber-sumber pendapatan mandiri bagi masyarakat.
"Misalnya, fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal khawatir penurunan tingkat kemiskinan yang hanya bergantung pada banjir bansos membuat masyarakat ketergantungan. Kekhawatirannya, ketika bansos dicabut, maka tingkat kemiskinan berpotensi membengkak lagi.
"Padahal, seharusnya pemerintah memberikan lapangan pekerjaan dan gaji. Sehingga, masyarakat juga berperan aktif dan mandiri untuk keluar dari kemiskinan. Kalau bansos, takutnya masyarakat terus-terusan ketergantungan," terang dia.
Di sisi lain, pemerintah juga dinilai minim mendata ulang orang-orang yang berhasil naik kelas dari program bansos tersebut. Tak heran penurunan jumlah penduduk miskin setiap tahun tak sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk yang menerima bansos. Justru jumlahnya sama saja.
Contoh, pada 2018 pemerintah memberikan bansos kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu, pada tahun ini juga ditargetkan 10 juta KPM yang bakal menerima bansos. Bedanya, jumlah dana bansos yang diterima justru lebih tinggi, naik hampir dua kali lipat. (uli/bir)
Misalnya, ia menyebutkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek itu berhasil menyerap tenaga kerja. "Ini berperan menyerap tenaga kerja, gini ratio turun, kemiskinan turun. Walaupun, ada juga bansos. Tapi jangan salahkan kalau kami buat kombinasi kebijakan yang hasilnya menurunkan kemiskinan itu," ujarnya, Selasa (15/1).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Tanah Air turun sekitar 280 ribu orang menjadi 25,67 juta orang pada September 2018 dibanding Maret 2018. Kemiskinan tercatat turun menjadi 9,66 persen dari populasi penduduk Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Ekonom UI Telisa Aulia Falianty menilai penurunan tingkat kemiskinan Indonesia terasa semu karena cuma bergantung pada banjir bansos yang diberikan pemerintah. Meskipun, hal itu tidak sepenuhnya salah.
Namun, menurutnya, pemerintah seharusnya perlu juga membangun konsep dan strategi penurunan tingkat kemiskinan yang lebih menyeluruh dan bersifat berkelanjutan, seperti memunculkan sumber-sumber pendapatan mandiri bagi masyarakat.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal khawatir penurunan tingkat kemiskinan yang hanya bergantung pada banjir bansos membuat masyarakat ketergantungan. Kekhawatirannya, ketika bansos dicabut, maka tingkat kemiskinan berpotensi membengkak lagi.
"Padahal, seharusnya pemerintah memberikan lapangan pekerjaan dan gaji. Sehingga, masyarakat juga berperan aktif dan mandiri untuk keluar dari kemiskinan. Kalau bansos, takutnya masyarakat terus-terusan ketergantungan," terang dia.
Di sisi lain, pemerintah juga dinilai minim mendata ulang orang-orang yang berhasil naik kelas dari program bansos tersebut. Tak heran penurunan jumlah penduduk miskin setiap tahun tak sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk yang menerima bansos. Justru jumlahnya sama saja.
Contoh, pada 2018 pemerintah memberikan bansos kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu, pada tahun ini juga ditargetkan 10 juta KPM yang bakal menerima bansos. Bedanya, jumlah dana bansos yang diterima justru lebih tinggi, naik hampir dua kali lipat. (uli/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK