SMF Bakal Salurkan KPR untuk 3.000 PNS Korban Bencana Lombok

CNN Indonesia | Selasa, 22/01/2019 02:29 WIB
SMF Bakal Salurkan KPR untuk 3.000 PNS Korban Bencana Lombok Ilustrasi KPR. (CNN Indonesia/ Harvey Darian)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengaku bakal menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi 3.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdampak bencana di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo mengaku pihaknya mendapakan mandat untuk membiayai program penyaluran KPR pascabencana. Untuk tahap awal, pihaknya akan menyalurkan KPR pada PNS di wilayah Lombok bekerja sama dengan Bank NTB Syariah.

"Kami membantu meringankan beban pemerintah dalam merevitalisasi pemukiman masyarakat pascabencana alam di Indonesia," kata Ananta di Jakarta, Senin (21/1).



Ananta melanjutkan SMF akan meluncurkan program itu pada 23 Januari mendatang di Lombok. Jika program perdana ini sukses, Ananta menyatakan tidak menutup kemungkinan program KPR pascabencana bakal diduplikasi bagi wilayah lain yang mengalami bencana, seperti Palu, Sulawesi Tengah.

"Kami tetap berkoordinasi serta meminta approval (persetujuan) dari pemegang saham, yaitu Kementerian Keuangan," imbuhnya.

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo menjelaskan plafon maksimum untuk KPR pascabencana dipatok sebesar Rp100 juta. Dengan asumsi, target penyaluran kredit awal kepada 3.000 ASN, maka SMF menyiapkan dana kurang lebih Rp300 miliar untuk program itu.


Sementara itu, tingkat bunga KPR program tersebut ditetapkan sebesar 7,5 persen per tahun.

"Untuk skemanya kurang lebih sama dengan KPR pada umumnya," kata Heliantopo.

Selain menyalurkan KPR pasca bencana, SMF tahun ini juga akan memberikan pembiayaan homestay di empat daerah destinasi wisata, antara lain: Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Danau Toba. Totalnya, diprediksi mencapai 305 unit.

Selain itu, SMF akan membangun rumah daerah kumuh di 32 kota. Dalam program ini, SMF akan bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (ulf/agi)