Sri Mulyani Evaluasi Audit BPKP soal Tagihan BPJS Kesehatan

CNN Indonesia | Selasa, 22/01/2019 18:28 WIB
Sri Mulyani Evaluasi Audit BPKP soal Tagihan BPJS Kesehatan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tengah menunggu hasil audit terakhir BPKP soal defisit BPJS Kesehatan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah menunggu hasil audit terakhir dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait masalah defisit yang mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Sri Mulyani, audit BPKP ketiga ini berbeda dibandingkan audit tahap I dan II. Jika sebelumnya audit difokuskan terhadap arus kas, maka audit kali ini khusus meninjau sistem antara BPJS Keshatan dan 2.400 rumah sakit di Indonesia.

Hasil audit sementara, menurut dia, menunjukkan biaya kesehatan yang dikelurkan untuk layanan pada 1.900 rumah sakit dan jumlah iuran yang masuk masih menunjukkan defisit. Namun, pihaknya mengaku baru dapat melakukan intervensi guna menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan usai audit rampung.



"Jadi kami akan melihat evaluasi audit BPKP atas seluruh tagihan kepada BPJS Kesehatan dulu," jelas Sri Mulyani, Selasa (22/1).

Ia mengatakan, permasalahan defisit BPJS Kesehatan bukan perkara mudah untuk diselesaikan. Sebab, di dalam arus kas BPJS Kesehatan, terdapat beberapa kepentingan mulai dari rumah sakit, dokter, farmasi, hingga kesehatan keuangan negara.

"Jadi memang diperlukan bauran kebijakan dan dijaga keseimbangan (keuangannya). Termasuk menjaga dalam menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung hak kesehatan," terang dia.


Sebelumnya, pemerintah telah mengguyur bantuan sebesar Rp5,2 triliun untuk menangani defisit BPJS Kesehatan. ini merupakan suntikan kedua kepada BPJS Kesehatan pada 2018 sesuai dengan audit tahap kedua. Sebelumnya, sesuai audit BPKP tahap I, pemerintah menyuntik BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun yang cair 24 September 2018 silam.

Bantuan kepada BPJS Kesehatan ini berasal dari pos anggaran dana cadangan yang masuk ke dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Guyuran dana dari APBN ini dimaksudkan untuk menutup defisit yang menjerat BPJS Kesehatan. Hingga akhir tahun, BPKP memprediksi defisit BPJS Kesehatan menyentuh Rp10,98 triliun, atau lebih rendah dari proyeksi BPJS Kesehatan yakni Rp16,5 triliun. (glh/agi)