Dana Kelolaan Haji Tahun Lalu Capai Rp113 Triliun

CNN Indonesia | Kamis, 24/01/2019 17:34 WIB
Kepala BPKH Anggito Abimanyu menyebut total dana kelolaan haji tahun lalu sebesar Rp113 triliun atau melewati target yang hanya Rp111 triliun. Kepala BPKH Anggito Abimanyu menyebut total dana kelolaan haji tahun lalu sebesar Rp113 triliun atau melewati target yang hanya Rp111 triliun. (ANTARA/FOTOFanny Octavianus).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat total dana kelolaan haji pada tahun lalu berhasil mencapai Rp113 triliun. Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan angka itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan lembaga itu sebesar Rp111 triliun.

Ia mengatakan 50 persen dana kelolaan tersebut ditempatkan di perbankan syariah. Dana itu disebar di 31 perbankan syariah di dalam negeri.

"Yang besar itu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, dan CIMB Niaga," ujar Anggito di Jakarta, Kamis (24/1).


Anggito menyebut total dana yang berada di perbankan syariah menyumbang 32 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) industri bank umum syariah. Kemudian, BPKH juga menempatkan 50 persen dana kelolaan di Surat Berharga Syariah.


Lebih lanjut Anggito menerangkan kenaikan dana kelolaan haji sejalan dengan tingginya calon jemaah baru yang mendaftar. Menurut data yang dimilikinya, total jamaah baru yang sudah mendaftar sebanyak 664 ribu orang atau lebih tinggi dari target yang hanya 550 ribu sepanjang 2018 lalu.

"Ini terbanyak dalam lima tahun terakhir, dulu ada 700 ribu orang yang mendaftar tapi ada dana talangan, sekarang kan sudah tidak boleh," jelasnya.

Untuk tahun ini, BPKH menargetkan dana kelolaan haji meningkat 7,07 persen menjadi Rp121 triliun. Namun, untuk skema investasinya nanti akan diubah dengan menambah keranjang investasi langsung di sektor penerbangan, avtur, perhotelan, money changer, dan katering.


"Jadi 50 persen di perbankan syariah, 30 persen di surat berharga syariah, 20 persen di investasi langsung dan lain-lain," tutur Anggito.

Beberapa investasi langsung itu akan diimplementasikan dengan membentuk perusahaan patungan (joint venture/JV). Namun, Anggito belum mau membocorkan identitas perusahaan yang akan diajaknya bekerja sama. (aud/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK