Mantan Direktur KPK Jadi Kepala LKPP
CNN Indonesia
Jumat, 25 Jan 2019 17:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roni Dwi Susanto dilantik menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Roni menggantikan posisi Agus Prabowo yang sudah memasuki masa pensiun.
Pelantikan dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (25/1). Secara kebetulan, Ketua KPK saat ini, Agus Rahardjo sebaliknya merupakan mantan Kepala LKPP. Dia dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel) KPK setelah melalui berbagai tahapan.
Bambang berharap pemimpin baru LKPP yang sebelumnya juga menjabat Inspektur Utama Bappenas itu bisa mendorong realisasi pengadaan barang/jasa di daerah. Pengadaan juga diharapkan merata dalam rentang sepanjang tahun. Dengan demikian, belanja pemerintah pusat atau daerah tak menumpuk pada akhir tahun saja.
"Perencanaan pengadaan sering dilakukan pada awal tahun, jadi masuk pada bulan ketiga lalu keenam, sehingga akhirnya yang disebut pengadaan yang benar-benar pengadaan baru jelang akhir tahun," ucap Bambang, Jumat (25/1).
Ia mengidentifikasi salah satu alasan hal itu sering terjadi karena perencanaan yang dilakukan lembaga di daerah kurang baik. Bahkan, tak menutup kemungkinan pejabat di daerah sengaja melakukannya.
"Jadi dibawa mendekati akhir tahun saja, tiba-tiba ada permasalahan lalu dibutuhkan cepat yasudah jadi penunjukkan langsung," jelas Bambang.
Makanya, Bambang berharap penerapan pengadaan secara elektronik melalui sistem e-procurement dan e-katalog bisa semakin masif dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sepanjang tahun lalu, Bambang menyebut penggunaan e-katalog semakin banyak, tapi belum bisa mengurangi penunjukan langsung oleh pejabat setempat.
"Makanya harus menjadikan unit pengadaan jadi unit yang kuat, kalau kuat maka bisa membuat perencanaan lebih matang dan bisa pakai elektronik," papar Bambang.
Ia juga mendesak LKPP agar bisa menutup celah korupsi bagi pejabat di pusat dan daerah. Misalnya, satu paket pengadaan dengan nilai besar dipecah menjadi beberapa bagian dan membuatnya menjadi penunjukan langsung.
(aud/lav)
Pelantikan dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (25/1). Secara kebetulan, Ketua KPK saat ini, Agus Rahardjo sebaliknya merupakan mantan Kepala LKPP. Dia dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel) KPK setelah melalui berbagai tahapan.
Bambang berharap pemimpin baru LKPP yang sebelumnya juga menjabat Inspektur Utama Bappenas itu bisa mendorong realisasi pengadaan barang/jasa di daerah. Pengadaan juga diharapkan merata dalam rentang sepanjang tahun. Dengan demikian, belanja pemerintah pusat atau daerah tak menumpuk pada akhir tahun saja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perencanaan pengadaan sering dilakukan pada awal tahun, jadi masuk pada bulan ketiga lalu keenam, sehingga akhirnya yang disebut pengadaan yang benar-benar pengadaan baru jelang akhir tahun," ucap Bambang, Jumat (25/1).
Ia mengidentifikasi salah satu alasan hal itu sering terjadi karena perencanaan yang dilakukan lembaga di daerah kurang baik. Bahkan, tak menutup kemungkinan pejabat di daerah sengaja melakukannya.
Makanya, Bambang berharap penerapan pengadaan secara elektronik melalui sistem e-procurement dan e-katalog bisa semakin masif dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sepanjang tahun lalu, Bambang menyebut penggunaan e-katalog semakin banyak, tapi belum bisa mengurangi penunjukan langsung oleh pejabat setempat.
"Makanya harus menjadikan unit pengadaan jadi unit yang kuat, kalau kuat maka bisa membuat perencanaan lebih matang dan bisa pakai elektronik," papar Bambang.
Ia juga mendesak LKPP agar bisa menutup celah korupsi bagi pejabat di pusat dan daerah. Misalnya, satu paket pengadaan dengan nilai besar dipecah menjadi beberapa bagian dan membuatnya menjadi penunjukan langsung.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK