Survei Klaim 96 Persen Keluarga Puas Bantuan Pangan Nontunai

CNN Indonesia | Senin, 28/01/2019 18:06 WIB
Survei Klaim 96 Persen Keluarga Puas Bantuan Pangan Nontunai Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Survei lembaga independen MicroSave Consulting Indonesia mengklaim 96 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 89 persen warung elektronik (e-warong) puas terhadap pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sepanjang 2018.

"Kami lega dengan hasilnya, tetapi kami tetap membuka ruang-ruang untuk perbaikan," ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam konferensi pers di Hotel Pullman Thamrin Jakarta, Senin (28/1).

Agus mengungkapkan tingginya tingkat kepuasan KPM dan e-warong sejalan dengan penurunan data kemiskinan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan nasional berkurang dari 9,82 persen pada Maret 2018 menjadi 9,66 persen pada September 2018.


Menurut Agus, BPNT bisa meningkatkan kemandirian masyarakat kurang mampu. Pasalnya, peluang usaha bagi pengusaha mikro khususnya wanita semakin terbuka sehingga mendorong pertumbuhan e-warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dikelola oleh penerima Program Keluarga Harapan (PKH).


Hasil riset mengklaim kepuasan masyarakat penerima bantuan tak lepas dari pelaksanaan BPNT pada 2018 yang dianggap lebih baik dari tahun sebelumya.

Beberapa faktor perbaikan antara lain, soal ketepatan jumlah dan waktu penyaluran bantuan, pengurangan antrian, proses pencairan yang lebih cepat. Tak hanya itu, masalah teknis juga berkurang signifikan, seperti saldo kosong, dan kerusakan jaringan/sistem.

Dari sisi e-warong sebagai agen penyalur, perbaikan berasal dari sistem pemasok bahan pangan dengan pedagang besar yang bisa dipilih dengan bebas dan produsen langsung menjadi alasan kepuasan. Pasalnya, skema tersebut membuka kesempatan untuk meraup untuk lebih besar.

Berdasarkan survei, keuntungan e-warong meningkat dari Rp1 juta pada 2017 menjadi Rp1,2 juta per bulan. Kendati demikian, peran Bulog tetap diperlukan karena memberi kemudahan pembayaran sehingga membantu e-warong dalam pembayaran.


"Ke depan, kami ingin mendorong e-warong, khususnya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) bisa melakukan diversifikasi layanan, tidak hanya menjadi penyalur BPNT," ujarnya.

Inklusi Keuangan

Selain itu, program BNPT juga terbukti dapat meningkatkan inklusi keuangan terhadap masyarakat miskin, terutama wanita. Hal itu tercermin dari 87 persen KPM merupakan masyarakat yang baru pertama kali memiliki rekening bank melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Meski penggunaan transaksi rekening tabungan masih minim, BPNT juga membantu pengusaha mikro untuk terbiasa dengan pembayaran secara digital sehingga sejalan dengan Gerakan Nasional Nontunai.

Agus menyebutkan tahun ini pemerintah menargetkan tranformasi peneriman bantuan beras sejahtera (rastra) ke BPNT bisa sepenuhnya rampung tahun ini. Dengan demikian, jumlah penerima BPNT bisa meningkat dari 10,2 juta PKM pada tahun lalu menjadi 15,6 juta PKM. Adapun total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk tahun ini mencapai Rp20,1 triliun.


Dengan meningkatnya penerima BPNT, Agus berharap dapat membantu pemerintah menekan angka kemiskinan ke level 9 persen tahun ini. Selain itu, program ini juga diharapkan bisa menekan angka ketimpangan.

Secara terpisah, Country Manager MicroSave Consulting Indonesia Grace Retnowati berharap hasil survei bisa dijadikan bahan evaluasi pemerintah untuk perbaikan program ke depan.

Misalnya, mengingat 85 persen KPM memiliki telepon seluler bahkan mayoritas di antaranya merupakan telepon pintar, pemerintah bisa mempertimbangkan alternatif sistem pembayaran lain yang lebih mudah, murah, dan aman. Dengan demikian, risiko lupa PIN kartu bisa ditekan.

Kepemilikan rekening baru oleh penerima BNPT juga perlu lebih didorong pemanfaatannya. Hal itu agar peningkatan inklusi keuangan bisa lebih optimal.

Lebih lanjut, untuk memastikan sistem audit dan pemantauan yang lebih akurat dan tepat waktu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pengembangan platform sistem pembayaran dan pengawasan seluruh bantuan sosial dengan memanfaatkan teknologi yang sudah lebih dulu diterapkan oleh negara lain.


"Contohnya, Public Financial Management System (PFMS) di India memanfaatkan gerbang sistem pembayaran nasional untuk menghubungkan secara langsung rekening perbendaharaan negara dan rekening KPM," ujar Grace. (sfr/lav)